Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Kami Minta Diperbanyak OTT KPK di Pengadilan

Kompas.com - 01/07/2016, 13:32 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai cukup maksimal dengan sering melakukan operasi tangkap tangan.

Emerson menilai, langkah KPK yang memantau lembaga peradilan sudah tepat.

"Langkah KPK sudah benar yang disasar adalah pengadilan karena pengadilan sebagai benteng atau ujung tombak keadilan," ujar Emerson saat dihubungi, Jumat (1/7/2016).

Emerson mengatakan, dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pengadilan menunjukkan perlunya langkah pemberantasan yang nyata.

(baca: Ketua KPK Ungkap Alasan Penangkapan Oknum Peradilan)

Lembaga peradilan, sebagai ujung tombak sekaligus benteng terakhir bagi orang-orang yang mencari keadilan harus diperkuat dengan cara membasmi mafia hukum.

"Sebagai ujung tombak dan benteng keadilan, lembaga peradilan harus diperkuat. Langkah KPK sudah tepat," kata dia.

Menurut dia, upaya menegakan supremasi hukum memang harus dimulai dengan memberantas mafia peradilan.

(baca: Agus Rahardjo: KPK Ingin Beri Pesan Lembaga Peradilan Kita Masih "Belepotan")

Ketika saat ini masyarakat sipil merasa sulit menggantungkan harapan soal keadilan kepada kepolisian dan kejaksaan, maka pengadilan diharapkan bisa menjadi lembaga berintegritas yang mampu mengakomodasi hal tersebut.

Oleh sebab itu, dia juga meminta KPK lebih sering melakukan penangkapan terhadap hakim maupun pegawai pengadilan yang masih terlibat praktik suap.

"Jadi kami minta diperbanyak lagi OTT di pengadilan. Menangkap hakim korup harus jadi prioritas utama. Kalau jaksa dan polisi menyimpang, tapi hakim berintegritas maka perkara akan menjadi benar. Tapi kalau lembaga peradilan menyimpang tentu hasilnya akan menyimpang," pungkasnya.

(baca: Paniteranya Ditangkap KPK, Ketua PN Jakpus Sambangi MA)

KPK pada Kamis (30/6/2016), menangkap Santoso, panitera pengganti PN Jakpus. Santoso diduga menerima suap untuk mengurus perkara perdata.

Selain menangkap Santoso, seperti dikutip Kompas, penyidik KPK juga menangkap dua orang lain yang diduga berperan sebagai pemberi suap.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com