Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Acungi Jempol KPK yang Terus Operasi Tangkap Tangan

Kompas.com - 01/07/2016, 09:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengaku prihatin kembali ditangkapnya oknum pengadilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, KPK menangkap panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ia pun mengacungkan jempol atas kinerja KPK yang banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Para oknum pengadilan yang ditangkap KPK, kata dia, juga harus dihukum seberat-beratnya.

"Kita sedih. Semua aparat penegak hukum, (mari) hatinya paling dalam lah yang bicara. Ingat rakyat miskin karena ulah koruptor dan kok mereka tetap jadi koruptor juga," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (1/7/2016).

Ia menyayangkan, masih ada oknum pengadilan yang melakukan korupsi. Padahal, kata dia, hakim adalah wakil Tuhan. Begitu pun panitera, suatu saat juga bisa naik menjadi hakim.

(baca: Panitera PN Jakpus Ditangkap KPK Terkait Perkara Perdata)

Dari segi gaji, Ruhut menilai, angkanya tak kurang besar. Sehingga yang perlu dibenahi adalah dari masing-masing individu untuk meningkatkan kesadaran bahwa korupsi di peradilan harus dihentikan.

"Kalau remunerasi gajinya dinaikkan, enggak kurang kok itu. Apa sih yang dicari kok sampai begitu? Masalah hukum lagi. Sudah kebangetan," kata Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat itu.

Ruhut menambahkan, Komisi III berencana memanggil Mahkamah Agung usai libur Lebaran. Menurut dia, perlu ada pembahasan untuk menegakkan reformasi pengadilan dan semua aparat hukum harus bertanggungjawab.

"Baik itu pengacara, jaksa, hakim, dan masyarakat. Jangan lah kita coba nyogok-nyogok gitu. melemahkan iman mereka. Apalagi dia di pengadilan mewakili Tuhan. Jangan tergoda lah," tuturnya.

Ia pun mengapresiasi kinerja KPK yang belakangan semakin gesit dalam menangkap koruptor.

(baca: Ruangan Panitera di PN Jakarta Pusat Disegel KPK)

"Kita dukung KPK terus. Kita acungi jempol lah ya. Bagi kami Demokrat, tetap dukung KPK siapapun yang di OTT," pungkas Ruhut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan, Kamis (30/6/2016).

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan informasi tersebut. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan detail dari KPK mengenai penangkapan tersebut.

Berdasarkan informasi, panitera tersebut ditangkap terkait kasus suap yang berhubungan perkara hukum di PN Jakpus. Selain panitera, KPK juga dikabarkan menangkap dua orang lainnya.

Kompas TV KPK Geledah Kantor Kepala Dinas Prasarana Jalan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com