Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Kembali Ditangkap KPK, Ini Imbauan Ade Komarudin

Kompas.com - 29/06/2016, 17:18 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Ade Komarudin mengaku terpukul mendengar kabar anggota DPR dari Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana, terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ia mengimbau agar seluruh anggota DPR menjaga diri supaya hal yang sama tak terulang lagi.

"Saya mintakan ini ke semua fraksi yang selalu saya sampaikan pada rapat," ujar Ade, di sela kunjungan ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (29/6/2016).

Ia menambahkan, sulit untuk mewujudkan zero corruption atau nol korupsi. Namun, setidaknya ada niat dari setiap anggota dewan untuk meminimalisasi itu.

"Saya selalu mengimbau pimpinan fraksi. Pimpinan fraksi itu kan alat perpanjangan dan kepentingan partai di DPR," kata politisi Partsi Golkar itu.

Sebagai orang yang mengerti hukum, lanjut Ade, meski OTT telah dilakukan KPK, seluruh pihak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dan mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Walau OTT kan belum tentu juga. Kita serahkan ke KPK untuk menindaklanjuti," kata dia.

Ruang kerja Putu Sudiartana disegel KPK pasca-operasi tangkap tangan, Selasa (28/6/2016).

Pantauan Kompas.com, Rabu pagi, ruang kerja Putu nomor 0906 di lantai 9 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, ditempel kertas segel dan garis batas KPK.

Menurut petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) yang bertugas di lantai 9, kemungkinan ruangan tersebut disegel pada Selasa malam.

Juru Bicara Partai Demokrat Rachlan Nasidik membenarkan Putu Sudiartana ditangkap KPK pada Selasa (29/6/2016) malam.

Informasi yang dia terima, KPK menangkap Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat itu di kediaman Putu.

Namun, Rachlan mengaku belum mengetahui detil terkait kasus apa penangkapan tersebut.

Pihaknya menunggu penjelasan resmi KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengonfirmasi kabar penangkapan tersebut, tetapi enggan mengungkap detil identitas yang ditangkap maupun kasusnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com