Kerja Sama Kemendagri-Basarnas Diharapkan Percepat Penanganan Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam rangka pengoptimalan fungsi Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Bentuk kerjasama itu akan diresmikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI F.H.B. Soelistyo.

Menurut Tjahjo, dilakukannya kerjasama antara Basarnas dan Kemendagri akan penanganan bencana dilakukan dalam waktu yang relatif cepat.

Tjahjo mencontohkan, Basarnas dapat mengetahui informasi kependudukan melalui Geographic Informatika System (GIS) yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

GIS memberikan informasi lengkap data kependudukan secara online. Sistem data kependudukan tersebut dapat dipadukan dengan data milik Basarnas. Sehingga, pemetaan potensi bencana alam menjadi lebih baik.

"Kami menyiapkan data. Mapping daerah yang rawan bencana saya yakin Basarnas punya. Tinggal kami melengkapi. Kalau Basarnas pencet kecamatan ini, oh, di kecamatan ini ada sekian desa, sekian penduduk," kata Tjahjo, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Selain dengan Basarnas, Mendagri bakal menandatangani nota kesepahaman dengan pihak swasta seperti dengan industri perbankan. Tjahjo menegaskan kembali kepada kepala daerah untuk memetakan area setiap daerah terkait adanya potensi bencana alam.

Hal itu akan berguna dalam merencanakan anggaran dalam mengantisipasi bencana alam. "Kalau sudah pemetaannya jelas kalau ada apa-apa enak. Purbalingga, Purworejo itu daerah longsor. Udah clear. Aceh, Mentawai itu potensi gempa, kadang-kadang tsunami sampai ke Sumatera Barat. Jelas arahnya," ucap Tjahjo.