Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WNI di Inggris Diminta Tenang dan Rasional Sikapi "Brexit"

Kompas.com - 25/06/2016, 13:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik meminta warga negara Indonesia yang berada di Inggris tak perlu mengkhawatirkan hasil referendum British Exit (Brexit) yang memutuskan bahwa Inggris keluar dari Uni Eropa.

Moazzam menilai, keluarnya Inggris dari Uni Eropa tidak akan berdampak apapun bagi WNI yang bekerja atau pun bersekolah disana.

"Kita harus tetap tenang dan rasional. Tidak emosi. Tidak ada dampak bagi WNI yang tinggal, bekerja, sekolah atau berbisnis di Inggris," kata Moazzam saat jumpa pers di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Sabtu (25/4/2016).

(baca: Moazzam Malik Pastikan "Brexit" Tak Ganggu Hubungan Baik Inggris-Indonesia)

Di bidang pendidikan, Moazzam menekankan bahwa Inggris mempunyai standar pendidikan yang baik dan berkelas internasional.

Sebanyak 400.000 pelajar dari 150 negara menuntut ilmu di berbagai universitas terbaik di Inggris. Mereka memilih Inggris karena menawarkan pendidikan yang baik, terjangkau dan berkualitas.

"Saat ini ada sekitar seribu WNI yang bersekolah di Inggris dan akan tetap dilanjutkan, dan jumlahnya bisa terus bertambah," ucap Moazzam.

(baca: Menlu: Hasil Referendum Tak Akan Pengaruhi Hubungan Indonesia-Inggris)

Adapun di bidang bisnis dan lapangan kerja, lanjut Moazzam, berbagai perusahaan di Inggris tetap akan bertanggungjawab terhadap karyawan-karyawannya, termasuk yang berasal dari Indonesia.

"Tidak ada perusahaan yang memberitahukan saya dalam 24 jam ini akan memberhentikan pekerja dari Indonesia. Sebaliknya, tidak ada juga komunitas bisnis Indonesia yang memberi sinyal untuk menarik diri," tambah Moazzam.

Kompas TV Infografis: Apa itu Brexit?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

Nasional
KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

Nasional
Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com