Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perbaiki SDM, Tito Disarankan Teruskan Program untuk Polisi Gendut

Kompas.com - 24/06/2016, 13:58 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf mengatakan Kapolri terpilih, Komjen Tito Karnavian, harus melakukan pembenahan insitusi Polri dan perbaikan mutu sumber daya manusia.

Salah satu program yang harus diteruskan, kata dia, adalah program menurunkan berat badan dan mengecilkan perut bagi polisi gendut.

"Program mengecilkan perut gendut bagus itu, kalau diteruskan. Itu termasuk juga memperbaiki kualitas SDM di Polri," kata Maswadi, saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (24/6/2016).

(Baca: Puluhan Polisi Gendut Disuruh Lari Tengah Hari Bolong)

Menurut dia, kondisi fisik personel polisi juga harus diperhatikan, termasuk polisi gendut. Alasannya, menurut Maswadi, kegiatan polisi juga mengandalkan kekuatan fisik.

"Di jalan dapat dilihat banyak polisi yang masih gendut perutnya. Itu kan tidak pantas, maka perlu ada pembinaan SDM," ujar dia.

Pada tahun 2013-2014 lalu, program khusus bagi para polisi gendut sempat mendapatkan perhatian. Kepolisian sejumlah daerah mempersiapkan program yang harus diikuti para polisi berbadan gendut, seperti lari dan jogging pada siang hari.

(Baca: Polisi Gendut Disuruh Lari 5 Kilometer)

Peningkatan disiplin

Selain itu, lanjut Maswadi, perbaikan dan peningkatan disiplin para anggota Polri juga harus dilakukan. 

"Ini tugas berat juga, karena semakin banyak anggota polisi dari tamtama sampai perwira yang terlibat kasus narkoba," kata dia.

"Masalah ini perlu penanganan serius, baik pusat dan di daerah," tambah dia.

Maswadi mengatakan, Tito juga menjawab keresahan masyarakat atas praktik pungutan liar yang kerap dilakukan polisi lalu lintas.

"Anggota polisi di lalu lintas banyak yang menggunakan jabatannya untuk mencari uang. Ini perlu penertiban keras, jangan sampai masalah seperti ini tidak bisa diatasi," ujar Maswadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com