Tito Mengaku Ingin Berantas Makelar Kasus, Calo, dan Pungli

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon kepala Polri Komjen Tito Karnavian memaparkan visi dan misi serta program yang akan dicapai jika memimpin Polri nantinya.

Salah satu yang dia tegaskan, yakni penghapusan praktik percaloan dan pungutan liar yang kerap terjadi dalam pelayanan publik.

"Peningkatan pelayaan publik yang lebih mudah. Layanan publik masih sulit diakses, banyak calo, dan berbelit-belit," ujar Tito dalam paparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (23/6/2016).

(Baca: Melongok Praktik Calo di Kantor Samsat Jakarta Timur)

Tito mengatakan, salah satu caranya dengan mengintensifkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain mudah diakses oleh masyarakat, juga menghindari adanya pungutan liar oleh oknum kepolisian.

"Menghilangkan pungli dan makelar kasus dalam penanganan perkara. Jadi nanti buka akses pelayanan hukum," kata Tito.

(Baca: Praktik Calo Pembuatan SIM di Satpas Daan Mogot Masih Marak)

Selain itu, Tito akan meningkatkan pengawasan secara internal maupun eksternal untuk menghindari penyimpangan. Komplain masyarakat pun harus ditanggapi lebih cepat.

"Caranya dengan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat secara online. Sistem whistle blower online untuk lebih diintensifkan," kata Tito.

Masyarakat masih kerap mengeluh soal pelayanan publik di lingkungan Polri, seperti di Samsat dan kantor polisi.

Presiden Joko Widodo bahkan mengkritik pelayanan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Menurut dia, pelayanan untuk mendapatkan STNK masih tidak efisien.

(Baca: Presiden Kritik Proses Mengurus STNK yang Tidak Efisien)

Presiden menemukan fakta bahwa untuk mengurus STNK, seseorang mesti melewati tiga loket.

Presiden ingin agar pengurusan STNK melalui satu loket saja. Di dalam satu loket itulah pemerintah harus menyatukan lembaga terkait agar prosesnya lebih cepat.