Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Perjuangan Lawan Korupsi Bagaikan Shalat Subuh di Masjid"

Kompas.com - 18/06/2016, 09:29 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengibaratkan perjuangan melawan korupsi di masyarakat Indonesia bagaikan melaksanakan shalat subuh di masjid.

Menurut dia, shalat subuh merupakan kewajiban, namun tak banyak yang menunaikan secara berjamaah.

"Kami sadar betul jamaah antikorupsi bagaikan shalat subuh di masjid. Semuanya sadar gerakan antikorupsi penting tapi sedikit sekali yang ikut," kata Dahnil dalam pidatonya di acara Konvensi Anti Korupsi di Gedung Pusar Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Dahnil menilai gerakan melawan korupsi adalah tantangan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Ia mengatakan gerakan antikorupsi yang dilakukan pemuda juga dibutuhkan, termasuk acara konvensi antikorupsi yang digagas Pemuda Muhammadiyah.

"Dari sisi mana, tentu dari sisi budaya. Konvensi akan mendorong budaya antikorupsi," ucap dia.

Menurut Dahnil, upaya membangun budaya antikorupsi dapat dimulai dari diri sendiri. Setalah itu, dapat menyebarkan budaya ke masyarakat.

Ia berharap Konvensi Antikorupsi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dalam pemberantasan korupsi.

"Mudah-mudahan konvensi ini bermanfaat bagi generasi masa depan dalam memberantas korupsi. Perjuangan melawan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat," tutur dia.

Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar Konvensi Antikorupsi 2016. Konvensi dibuka Jumat (17/6/2016) malam dan akan berakhir Minggu (19/6/2016).

Acara pembukaan Konvensi Anti Korupsi 2016 dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Bupati Bojonegoro Suyoto, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Hadir pula Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Nasir Djamil, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Mantan ketua PP Muhammadiyah Teguh Santosa, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

Kompas TV Ada Hakim Korupsi, Emang Berapa Tunjangannya?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com