Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Jangan Salahkan SBY Terkait Tingginya Harga Daging

Kompas.com - 13/06/2016, 04:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, kenaikan harga daging sapi saat ini agak sulit terkendali. Kenaikan itu bukan terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri saja, tetapi sejak tahun lalu selalu berfluktuasi naik di atas harga wajar.

Bahkan, kata dia, pernah terjadi mogok para pedagang sapi dan Bareskrim Mabes Polri turun tangan mengatasi masalah ini.

"Sangat salah jika ada yang menyalahkan bahwa ini warisan pemerintah sebelumnya, karena di pemerintahan SBY untuk pencapaian swasembada 5 komoditas pangan pokok: beras, jagung, kedelai, daging dapi, dan gula, tertata dengan baik dan ada roadmap-nya," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/2016).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, harga bahan pokok setiap tahun dievaluasi pada era pemerintahan SBY. Bahkan, secara khusus untuk sapi dan kerbau pemerintahan SBY mengadakan sensus pada tahun 2011.

(baca: Meski Baru Baca Judul Berita, JK Ucapkan Terima Kasih Saran SBY)

Dengan begitu, sangat terukur berapa kemampuan dalam negeri memenuhi konsumen yang setiap tahunnya butuh daging sapi kurang lebih 500.000 ton, dan berapa harus di impor.

"Progresnya jelas, setiap tahun impor turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor, itupun terbatas karena tujuannya swasembada," tambah dia.

Justru saat ini, Herman melihat fokus pemerintahan di bidang pangan hanya pada padi, jagung, dan kedelai, sehingga pencapaian swasembada daging sapi renstranya tidak jelas lagi.

Sementara kebijakan impor sangat terbuka bebas, tetapi ironisnya justru harga tidak stabil dan bahkan relatif stabil pada harga yang tinggi.

(baca: SBY Beri Tujuh Catatan Penting kepada Pemerintah Jokowi)

"Ini mestinya menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi, tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya, karena berlaku harga saat ini tergantung pada bagaimana pemerintah saat ini mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak ini dengan baik, dengan tidak mengabaikan spirit swasembada," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan sempat menyinggung bahwa tingginya harga daging sapi yang berkisar Rp 120.000 per kilogram- Rp 130.000 per kiligram saat ini adalah warisan SBY.

Pernyataan itu disampaikan Arteria menanggapi SBY yang sebelumnya memberikan tujuh catatan kritis kepada pemerintah.

(baca: Politisi PDI-P Minta SBY Tidak Lepas Tangan dan Salahkan Pemerintahan Jokowi)

Dia menilai, tidak tepat jika SBY kerap memberikan catatan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebab, apa yang terjdi pada pemerintahan saat ini juga tidak terlepas dari kinerja sepuluh tahun pemerintahan SBY.

"Masalah tingginya harga daging kalau kita mau cermat dan jeli, toh sudah ada pada jamannya Pak SBY, dan bahkan bermulai disana, pemerintah saat ini kan hanya kebagian pekerjaan dan tanggung jawab saja," ucap Arteria.

Kompas TV SBY Ingatkan Pemerintah Tak Tambah Utang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com