Fadli Zon Kritik Pelibatan TNI dalam Penertiban Kalijodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik terlibatnya TNI dalam upaya penertiban di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Pelibatan TNI seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil Pemprov DKI.

Fadli mengatakan, Pemprov DKI telah memiliki satuan polisi pamong praja yang dapat dikerahkan dalam operasi penertiban itu. Jika memang dianggap kurang, maka Pemprov dapat meminta bantuan polisi.

"TNI itu seharusnya menjadi the last resource. Kalau (Pol PP dan polisi) tidak mampu, baru libatkan TNI," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Sejak era reformasi, kata Fadli, pelibatan TNI dalam aktivitas pemerintah telah dikurangi. Sebab, TNI hanya difokuskan untuk menjaga wilayah kedaulatan NKRI.

(baca: Saat Ditangkap, Daeng Azis Tengah Kunjungi Saudaranya di Sentral Kost)

"Dan tidak ada dalam tupoksi TNI urusan gusur menggusur. Kalau tidak salah, bisa membantu berantas terorisme, tapi kalau itu diminta bantuan Polri," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Pengacara warga Kalijodo, Razman Arif Nasution sebelumnya menduga, Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sengaja membenturkan aparat TNI-Polri dengan warga.

Hal itu menyusul langkah Basuki yang meminta personel TNI-Polri untuk menjaga proses penertiban kawasan Kalijodo.

Sementara itu, Ahok menganggap kritikan atas pelibatan TNI-Polri dalam proses penertiban merupakan alasan lama.

Menurut dia, kedua instansi itu sudah pernah dilibatkan ketika Pemprov menertibkan kawasan Waduk Pluit.