Kemhan: Tidak Ada Penambahan Anggaran Terkait Pembentukan Badan Intelijen Pertahanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Widodo menegaskan tidak akan ada penambahan anggaran maupun perekrutan personel terkait rencana membentuk Badan Intelijen Pertahanan Kementerian Pertahanan.

"Tidak ada penambahan orang, tidak ada penambahan anggaran. Kami hanya memperbarui struktur yang sudah ada," ujar Widodo, saat ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Widodo menjelaskan, konsep pembentukan Badan Intelijen Pertahanan bukan merupakan hal yang baru.

Badan ini merupakan penyempurnaan dari Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas) yang sebelumnya sudah ada di Kemenhan.

Penyempurnaan tersebut bertujuan mempertajam analisis strategis dalam perkembangan lingkungan global, nasional, maupun regional dalam memprediksi dan merumuskan ancaman dengan menyusun strategi pertahanan yang komperehensif.

Pembentukan badan intelijen pertahanan, kata Widodo, bukan untuk mengambil peran lembaga intelijen lain, tetapi merupakan bagian dari komunitas intelijen di bawah koordinasi Menhan yang berfokus pada masalah pertahanan.

"Ini bukan konsep baru, sudah ada Bainstranas di bawah Kemhan. Hanya ini adalah penyempurnaan, barangkali kebutuhan Menhan kalau ingin bikin keputusan atau kebijakan. Paling tidak kami bisa punya data lengkap," kata Widodo.

Rencana pembentukan badan ini juga telah disosialisasikan kepada seluruh unsur intelijen nasional seperti Baintelkam Polri, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, Intelijen Kejaksaan dan Intelijen Badan Keamanan Laut.

"Kami sudah sosialisasi, sudah proses. Kalau untuk ke Kementerian nanti saya sendiri yang akan turun untuk sosialisasi itu," ujar dia.

Wacana membentuk badan intelijen pertahanan berangkat dari kebutuhan Kementerian Pertahanan dalam membuat kebijakan.

Dalam membuat setiap kebijakan, kata Widodo, Kemhan sangat membutuhkan input data yang komprehensif.

Widodo mengatakan, input data yang dibutuhkan oleh Kemhan tidak selalu soal kekuatan pertahanan dalam negeri dan negara lain, tapi juga data mengenai semua sumber daya yang mendukung pertahanan.

Data-data tersebut antara lain menyangkut dalam bidang pangan, energi dan sumber daya manusia di daerah.

"Ini tak melulu soal kekuatan pertahanan kita atau negara sahabat, namun semua resources yang mendukung pertahanan. Itu didata untuk menyiapkann komponen pendukung dan cadangan kalau suatu saat negara ini dalam kondisi darurat," kata Widodo.