Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK: Waktunya Ubah Manajemen Keuangan Negara, Jangan Dibiarkan Akrobat

Kompas.com - 02/06/2016, 13:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, sudah saatnya kementerian/lembaga melakukan pembenahan manajemen keuangan.

Agus mengatakan, pimpinan kementerian/lembaga harus menghilangkan praktik-praktik manajemen keuangan negara yang berpotensi pada pelanggaran tindak pidana.

"Sudah waktunya kita mengubah manajemen (keuangan) negara. Jangan dibiarkan teman-teman main akrobat," ujar Agus dalam acara penyerahan laporan keuangan BPK di gedung Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2016).

Apalagi, Indonesia saat ini sudah bukan lagi termasuk negara miskin. Indonesia sudah termasuk negara berkembang yang memiliki potensi untuk menjadi negara maju.

"APBN pada waktu Pak SBY pertama kali menjabat (Presiden) hanya Rp 400 triliun, hari ini sudah lebih dari Rp 2.100 triliun. Karena itu mari kita membangun sistem kinerja yang lebih baik lagi," ujar Agus.

Agus kemudian mencontohkan Bripka Seladi yang diyakini berintegritas, tidak menerima suap dan memilih bekerja menjadi pengepul sampah untuk tambahan penghasilan.

(baca: Bripka Seladi Memilih Memulung untuk Menghidupi Keluarga)

Di satu sisi, kesetiaan Seladi pada negara patut diacungi jempol dan diapresiasi. Namun, pada saat yang sama seharusnya negara merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Seladi itu.

"Kenapa kita kemudian tidak memberikan kebutuhan yang cukup bagi dia (Seladi)?" ujar Agus.

Agus yakin dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar, kesejahteraan akan terwujud.

Kompas TV Memilih Memulung Ketimbang Disuap

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com