Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Habibie Sebut Hukuman Mati adalah Hak Tuhan, Tak Bisa Dieksekusi Manusia

Kompas.com - 31/05/2016, 14:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie hadir dalam acara peluncuran buku Politik Hukuman Mati di Indonesia di kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Buku yang disunting oleh advokat senior, Todung Mulya Lubis, dan sosiolog, Robertus Robet, tersebut berisikan tulisan-tulisan dari berbagai kalangan yang menolak diberlakukannya hukuman mati atas seluruh tindak pidana di Indonesia atas dasar hak asasi manusia.

Habibie pada awal sambutannya pun langsung menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hukuman mati.

"Sejak awal, saya tidak pernah setuju dengan hukuman mati," ucap Habibie yang langsung disambut tepuk tangan oleh para hadirin.

(Baca: Pemerintah Didesak Moratorium Hukuman Mati)

Menurut Habibie, hak mengakhiri hidup seseorang adalah hak prerogatif Tuhan. Oleh karena itu, manusia tidak berhak sesama manusia mengakhiri hidup seseorang.

Hal senada disampaikan pula oleh mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie yang juga memberi sambutan dalam acara peluncuran buku tersebut.

"Pada waktunya nanti, akan ada masa di negeri ini saat hukuman mati akan dihapuskan," ujar Jimly dalam sambutannya.

Dia menambahkan, dalam sistem hukum modern, aspek kemanusiaan dan rasionalitas akan menjadi pertimbangan utama.

(Baca: Jaksa Agung Umumkan Eksekusi Mati Beberapa Hari Menjelang Hari-H)

"Ke depan, pastinya kita pun akan memikirkan bentuk hukuman lainnya yang lebih efektif. Meski demikian, bagi saya, hukuman mati atau tidak dalam perspektif kebijakan itu hanyalah pilihan sesuai konteks zaman, bukan seperti akidah dalam agama," kata dia.

"Namun, ke depannya, pasti akan ada masa itu (hukuman) mati dihapuskan," kata dia.

Sementara itu, Todung pun berharap, melalui peluncuran buku ini, pemerintah yang hendak melakukan eksekusi mati gelombang ketiga mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

"Belum ada satu penelitian pun di dunia yang membuktikan bahwa hukuman mati menimbulkan efek jera," tutur dia.

(Baca: Jaksa Agung Beri Sinyal Eksekusi Mati Usai Lebaran)

Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengungkapkan, eksekusi terpidana mati diprioritaskan terhadap terpidana kasus narkoba. Ia memastikan kejaksaan sangat berhati-hati saat memutuskan pelaksanaan eksekusinya.

Semua terpidana mati yang akan dieksekusi adalah mereka yang telah menggunakan semua hak hukum, khususnya pengajuan peninjauan kembali. Eksekusi terpidana mati akan dilaksanakan setelah Idul Fitri.

Kompas TV Eksekusi Mati Dilaksanakan Usai Lebaran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com