Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Korban Pelanggaran HAM: Mengapa Presiden Tidak Pernah Melihat Kami?

Kompas.com - 28/05/2016, 21:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Berbagai cara digunakan keluarga korban untuk menagih janji Presiden Joko Widodo yang ingin menuntaskan pelanggaran HAM di Tanah Air. Salah satunya melalui kerajinan tangan yang disampaikan keluarga korban tragedi kerusuhan di Yogya Plaza, Klender, Jakarta Timur, 14 Mei 1998 lalu.

Kerajinan tangan itu memiliki berbagai macam bentuk seperti dompet, kotak alat tulis hingga syal. Pada masing-masing kerajinan terdapat tulisan seperti "Menolak Tunduk", "Hapus Impunitas", Masih Ingat Mei 98", dan Diskusi Jangan Main Hakim Sendiri.

Salah seorang keluarga korban yang menagih janji yakni Ruyati Darwin. Ia adalah ibu dari Eten Karyana, mahasiswa Sastra Perancis Universitas Indonesia yang menjadi korban pada peristiwa tersebut.

"18 tahun saya tidak mendapat kepastian," kata Ruyati saat diskusi yang diselenggarakan Kontras, Sabtu (28/5/2016). Hal senada disampaikan Maria Sanu. Orang tua dari Stefanus Sanu itu hampir setiap hari Kamis mengikuti aksi "Kamisan" yang digelar di depan Istana Merdeka.

Bersama keluarga korban pelanggaran HAM lainnya, ia menuntut keadilan kepada pemerintah. "Mengapa Presiden tidak pernah melihat kami? Ini sudah kami lakukan dari rambut masih hitam sampai putih, dari gigi masih ada sampai ompong begini," tutur Maria.

Tragedi Yogya Plaza terjadi imbas kerusuhan politik yang melanda Indonesia saat itu. Ratusan orang meninggal dunia setelah terperangkap dan terbakar hidup-hidup di tempat itu, kala pusat perbelanjaan itu dijarah dan dibakar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com