JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan, Partai Golkar sebagai partai yang baru mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla harus mengikuti aturan main yang sudah ada.
Salah satunya adalah komitmen dukungan penuh di parlemen maupun pemerintahan. Dukungan tersebut, kata Masinton, harus secara penuh dan konsisten hingga akhir pemerintahan.
"Tentu sebagai pendatang baru juga harus tunduk kepada aturan main yang sudah bergabung," tutur Masinton dalam sebuah acara diskusi di bilangan Tebet, Jakarta, Sabtu (21/5/2016).
Tak hanya itu, ia juga menginginkan agar Golkar bisa menerima bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri adalah pemimpin koalisi partai-partai pendukung pemerintahan.
(Baca: Resmi, Golkar Nyatakan Keluar dari KMP)
"Kalau itu enggak perlu disebut. Memang faktanya begitu," kata Anggota Komisi III DPR RI itu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltracking Institute, Hanta Yuda melihat, bergabungnya Partai Golkar ke pemerintahan tak lantas berarti partai berlambang pohon beringin tersebut bisa sejalan dengan PDI-P. Namun, lebih kepada bentuk dukungan terhadap Jokowi.
Dinamika politik pun, kata Hanta, bisa terbagi menjadi tiga, yaitu koalisi Istana, mantan Koalisi Indonesia Hebat dan pendatang baru.
"Pasti ada keinginan pemerintah, Golkar gabung ke pemerintahan adalah untuk memperkuat Jokowi bukan memperkuat PDIP," ujar Hanta.
Partai Golkar memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP), koalisi bentukan pada masa Pemilihan Presiden 2014.
Keputusan itu diambil saat sidang paripurna Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, Senin (16/5/2016) malam Reposisi Golkar di dalam KMP dilakukan seiring dukungan partai berlambang pohon beringin itu kepada pemerintah.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
