Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam RUU Pemilu 2019, PAN Tetap Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Kompas.com - 20/05/2016, 23:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) tetap mendukung penggunaan sistem proporsional terbuka dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu yang tengah disiapkan pemerintah. PAN tak berubah sikap meski para pegiat antikorupsi dan beberapa partai mewacanakan penggunaan sistem proporsional tertutup untuk menekan biaya politik.

Menurut Yandri, saat ini sudah zamannya memilih langsung. Selain itu, Yandri menilai sistem proporsioanal terbuka lebih adil dibandingkan sistem proporsional tertutup.

Pada sistem proporsional terbuka, pemilih bisa memiling langsung anggota dewan yang diinginkan. Sementara pada sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih lambang partai. Partai kemudian memilihkan calon yang akan masuk dalam parlemen.

(Baca: Pemerintah Segera Siapkan Naskah Akademik RUU Pemilu)

"Kami hargai pendapat mereka sebagai debat puiblik atau pernyataan publik silakan saja. PAN punya sikap sendiri. Sekarang zamannya memilih langsung. PAN berharap walau ada banyak partai memutuskan tertutup, terbuka lebih adil," ujar Yandri dalam jumpa pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Jumat (20/5/2016).

Yandri menuturkan dalam sistem proporsional terbuka, calon anggota legislatif memiliki kesempatan yang sama untuk bertarung meraih dukungan masyarakat. Sistem ini diyakini menutup faktor faktor kedekatan dengan ketua umum partai.

"Itu bertujuan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi kita. Kami menghormati argumentasi pihak lain. Tapi kami menunggu hingga proses ini selesai. PAN Insya Allah tetap pada sistem yang sekarang," ucap Yandri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com