Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perebutan Kursi Ketua Umum REPDEM Diprediksi Sengit

Kompas.com - 15/05/2016, 21:50 WIB

BOGOR, Kompas.com - Posisi Ketua Umum REPDEM sebagai organisasi sayap masih menunggu keputusan DPP PDI Perjuangan sebagai organisasi induk.
 
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) REPDEM yang berlangsung sejak 13 sd 15 Mei di Wisma Griya Sabha, Bogor, Jawa Barat telah usai.  Salah satu agenda utama  yang dibahas di Rapimnas adalah menyelenggarakan Kongres atau Forum Musyawarah Mufakat yang belum ditetapkan namanya.

Meski belum dipastikan jadwalnya, forum musyawarah tertinggi organisasi tersebut bakal digelar waktu dekat dan kemungkinan setelah Lebaran. Ajang suksesi dan perubahan kepemimpinan organisasi sayap PDI Perjuangan berbasis aktivis pergerakan lintas organisasi ini diprediksi bakal sengit.

Saat dihubungi wartawan, Ketua DPN Repdem yang juga Ketua Panitia Rapimnas, Wanto Sugito mengatakan, hasil Rapimnas akan dikomunikasikan dulu ke DPP PDI Perjuangan sebagai induk perjuangan politik kepartaian.

"Ada ada saja sudah bertanya REPDEM 1, hingga saat ini Ketum Repdem masih bung Masinton Pasaribu sahabat saya. Kan nanti diusulkan namanya oleh daerah dulu, nah daerah ada gak yang mau usulkan nama saya. Kalau gak ada, mau diapakan ha ha ha. Keputusan akhir kan DPP PDI Perjuangan yang menentukan siapa Ketum, Sekjen dan Bendahara Repdem selanjutnya. Kalau daerah kembali mengusulkan nama bung Masinton sahabat saya, dan DPP juga memutuskannya kembali menjadi Ketum Repdem, sebagai kader Repdem ya harus patuh. Jadi ingat itu, tidak  ada yang memanas, " ujar Wanto Sugito.

“Lagi pula, berkali kali saya tegaskan bahwa sebagai organisasi sayap, maka kita menganut demokrasi terpimpin siap mengikuti dan menjalankan tugas DPP PDI Perjuangan. DPP PDI Perjuangan yang akan memutuskan Ketum, Sekjen dan Bendum REPDEM. Nanti DPD Repdem silahkan mengusulkan nama calon pimpinan REPDEM masa depan pada forum musyawarah nanti. Itu yang saya tahu hasil diskusi dengan sejumlah elit DPP Partai,” jelasnya.

Yang terpenting, lanjut Wanto, kader Repdem di seluruh Indonesia jangan terpecah belah harus serius dengan komitmen perjuangannya soal penataan organisasi yang belakangan compang-camping.

Seperti diketahui, Rapimnas REPDEM telah diselenggarakan dengan tema Menegakkan Komitmen Perjuangan Organisasi Sayap Partai untuk Kemenangan Idiologi dan Politik Partai di Wisma DPR RI berlangsung 13-15 Mei 2016. Selain membahas rekomendasi agenda Munas, Rapimnas kali ini juga membahas rekomendasi dan strategi konsolidasi organisasi, di antaranya menyiapkan langkah menghadapi Pilkada 2017 guna membantu kemenangan partai.

Dalam rapat Pleno hasil rapat komisi Sabtu (14/5) malam, disepakati beberapa poin keputusan.  Di antaranya berperan aktif menjalankan misi struktur partai,  ikut mensukseskan program pemerintah dan membentuk posko di daerah-derah untuk mendukung partai memenangi Pilkada serentak 2017.

Istilah Munas atau Kongres sempat menjadi salah satu pembahasan alot peserta Rapimnas. Sebab, forum tertinggi organisasi itu dalam AD/ART REPDEM sebenarnya adalah Kongres. Namun, istilah Kongres sepertinya akan diubah menyusul adanya keingingan dari DPP PDI Perjuangan agar istilah Kongres hanya digunakan oleh partai saja, sementara semua organisasi sayap partai menggunakan istilah Munas atau istilah lainnya.

Karena arahan pengurus DPP sendiri belum tertuang dalam AD/ART atau peraturan partai  yang mengikat semua organisasi sayap, Rapimnas REPDEM menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada DPN untuk menyesuaikan dan berkoordinasi dengan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com