Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo di Gedung KPK Anarkistis, Ini Tanggapan PB HMI

Kompas.com - 12/05/2016, 06:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Amijaya mengatakan, pihaknya akan segera mengadakan uji kronologis terkait tindakan anarkistis sejumlah kader HMI saat melakukan aksi unjuk rasa di depan KPK.

Mereka melakukan tindakan anarkistis saat memprotes pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

"Kami akan segera adakan uji kronologis terkait unjuk rasa anarkistis Senin (9/5/2016) kemarin, di depan Gedung KPK. Di uji kronologis itu nanti kami lihat apakah ada potensi pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang ikut aksi," kata Ami saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/5/2016).

(baca: Mahfud MD Curigai Ada Penyusup Unjuk Rasa Kader HMI di KPK)

Saat ditanya apakah PB HMI akan memberikan sanksi jika nantinya terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh kader HMI, Ami mengaku belum bisa memastikannya.

"Jadi begini, kami kan belum mengetahui seperti apa tepatnya. Kami juga belum mengetahui penyebab sesungguhnya tindakan anarkistis kemarin. Jadi kami belum bisa memastikan apakah akan memberikan sanksi atau tidak, masih harus menunggu proses uji kronologis berjalan, yang jelas HMI memiliki prosedur untuk menindak hal yang terjadi kemarin," kata Ami.

Aksi anarkistis kader HMI membuat beberapa fasilitas umum seperti tempat sampah dan bangku taman di depan gedung KPK rusak.

(baca: Aksi Ricuh Tentang Saut Situmorang, HMI Rusak Fasilitas Umum dan Papan KPK)

Massa juga mencoret-coret gedung KPK bertuliskan "Saut Situmorang Harus Dipecat". Bukan hanya itu, massa aksi juga menuntut dengan mencoret-coret "Tangkap Saut Situmorang".

Pimpinan KPK masih menunggu jadwal PB HMI dan Korps Alumni HMI untuk mengadakan pertemuan silaturahim. (Baca: Pimpinan KPK Tunggu Jawaban PB HMI dan KAHMI untuk Bertemu)

Pimpinan KPK berharap PB HMI dapat memahami bahwa KPK tidak pernah berniat untuk mendiskreditkan kredibilitas HMI. Terlebih lagi, Saut telah menyampaikan permintaan maaf kepada HMI.

Saut sebelumnya meminta maaf kepada keluarga besar HMI. Ia mengaku tidak bermaksud menyinggung HMI maupun lembaga lainnya.

Saut merasa ada kesalahpahaman atau persepsi atas pernyataannya. (Baca: Saut Situmorang Minta Maaf kepada Keluarga Besar HMI)

Dalam diskusi di salah satu televisi swasta, Saud mengatakan," ... karakter integritas bangsa ini sangat rapuh. Orang yang baik di negara ini jadi jahat ketika dia sudah menjabat. Lihat saja tokoh-tokoh politik, itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas..."

"Saya selalu bilang, kalau di HMI dia minimal ikut LK 1. Lulus itu dia anak-anak mahasiswa, pintar. Tetapi, begitu menjabat, dia jadi jahat, curang, ini karena apa? Karena saya bilang sistem belum jalan. Artinya apa? Adapun peraturan-peraturan itu tidak pernah kita jalankan...," kata dia.

Kompas TV Demonstran Rusak Fasilitas Gedung
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com