Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kekuatan Uang dalam Munaslub Golkar, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

Kompas.com - 08/05/2016, 15:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon ketua umum Partai Golkar Syahrul Yasin Limpo mengaku tak ambil pusing soal stigma yang berkembang di masyarakat bahwa pemilihan ketua umum Partai Golkar sering dimenangkan figur yang paling kuat dari segi finansial.

Syahrul mengaku tak ingin menyudutkan kandidat mana pun terkait hal ini. Dia juga akan membiarkan proses Munaslub berjalan apa adanya.

"Saya enggak mau stigma orang lain dan menabrak siapa-siapa," ujar Syahrul usai konferensi pers di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/5/2016).

Syahrul pun mengaku tak masalah jika dirinya tak terpilih karena kendala finansial. Ia menyebutkan bahwa yang terpenting adalah ia sudah turut mengawal dan berkontribusi agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terselenggara secara bersih.

Panitia pengarah Munaslub Golkar telah meloloskan Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo sebagai calon ketua umum Partai Golkar meski tak membayar iuran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dipatok Rp 1 miliar bagi masing-masing kandidat.

Terkait hal tersebut, Syahrul menuturkan, rekrutmen kepemimpinan haruslah berdasarkan ketulusan dan integritas. Sehingga, seharusnya tak disyaratkan dengan uang.

"Kalau begitu, integritasnya turun. Saya mending tidak maju," tutur Gubernur Sulawesi Selatan itu.

Kompas TV Kader Tolak "Main Uang" Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com