Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syahrul Yasin Limpo Anggap Ketua Umum Golkar Bukan Prioritas Utama

Kompas.com - 08/05/2016, 15:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon ketua umum Partai Golkar Syahrul Yasin Limpo tak menganggap posisi ketua umum menjadi prioritas utamanya, meski ia menjadi satu dari delapan kandidat yang akan memperebutkan posisi tersebut.

Menurut dia, hal terpenting dalam proses rekrutmen pemimpin partai politik adalah memberikan pesan bahwa masalah uang dan bentuk-bentuk distorsi dalam rekrutmen kepemimpinan dapat diakhiri.

Ia menegaskan sikapnya untuk tidak menjadikan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menjadi panggung yang terdistorsi praktik politik uang.

"Menang atau kalah, bukan itu yang terpenting. Menjadi ketua umum adalah prioritas kesekian," kata Syahrul dalam konferensi pers di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/5/2016).

Namun, hingga saat ini ia belum memutuskan apakah dirinya akan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan jika terpilih menjadi ketua umum.

"Kita lihat waktunya. Tidak boleh berandai-andai. Biar saya jalan dulu. Pilihan saya yang berkaitan dengan kepentingan rakyat," kata dia.

Panitia pengarah Munaslub Golkar telah meloloskan Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo sebagai calon ketua umum Partai Golkar meski tak membayar iuran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dipatok Rp 1 miliar bagi masing-masing kandidat.

Syahrul menilai, keputusan panitia Munaslub tersebut merupakan langkah maju dan positif.

Menurut dia, partai politik merupakan pintu sistem rekrutmen kepemimpinan. Sehingga, proses tersebut sebaiknya tak diawali dengan cara-cara yang bisa membudayakan dan melegitimasi stigma politik uang.

"Saat ini Golkar sudah membuktikan dia mau melangkah lebih baik dan saya siap mengawalnya," tutur Syahrul.

Kompas TV Caketum Kudu "Nyumbang"?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com