Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruki: Saya Bukan Batalkan Undangan DPR, tetapi Belum Diundang

Kompas.com - 26/04/2016, 15:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiequrachman Ruki membantah telah menolak menghadiri undangan Komisi III yang ingin menggali keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Menurut Ruki, bahkan hingga saat ini dirinya belum pernah menerima undangan resmi dari Komisi III yang ingin mendengarkan keterangannya.

"Bukan membatalkan, (tapi) saya belum diundang," kata Ruki di Kompleks Parlemen, Selasa (26/4/2016).

Sedianya, jadwal permintaan keterangan itu akan dilangsungkan hari ini. Namun, melalui pesan singkat yang diterima Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Ruki menyatakan berhalangan hadir.

(Baca juga: Mantan Pimpinan KPK Tolak Hadiri Rapat di DPR Terkait Kasus Sumber Waras)

Saat disinggung mengenai kedatangannya ke Kompleks Parlemen, Ruki berkilah, tengah memiliki urusan perbankan.

"Saya ke DPR untuk urusan keuangan saya di Bank Mandiri. Karena saya punya rekening ada di sini semuanya, tidak untuk urusan dengan Komisi III," kata dia.

Ruki mengatakan, sejauh ini dirinya baru menerima pesan singkat dari Sekretariat Komisi III yang memintanya untuk hadir.

Pesan singkat itu berisi bahwa DPR akan mengundangnya untuk dimintai keterangan. Jika dia bersedia memenuhi undangan tersebut, maka DPR akan mengirim surat resmi kepadanya.

"Suratnya belum pernah dikirim. (Dan) saya katakan, saya enggak mau datang," kata Ruki.

 

Kompas TV Teka Teki Sumber Waras - Aiman Eps 64 Bagian 1
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com