"Simposium Nasional Tragedi 1965 Bukan untuk Mencari Benar dan Salah"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 Letjen (Purn) Agus Widjojo mengatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan simposium itu bukan untuk mencari siapa yang benar dan yang salah terkait Tragedi 1965.

Agus mengatakan, simposium tersebut akan menggunakan pendekatan sejarah dalam mengungkapkan kebenaran untuk mencari apa yang salah dalam sistem nasional ketika peristiwa kekerasan 1965 terjadi dan dalam rangka menarik pelajaran agar tidak terulang peristiwa serupa pada masa depan.  

"Kami tidak mencari siapa yang salah. Makanya, kami memakai pendekatan sejarah. Mencari proses sebab akibat," ujar Agus saat memberikan keterangan terkait Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

TRIBUNNEWS/HERUDIN Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memukul gong tanda dibukanya Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, di Jakarta, Senin (18/4/2016).

Lebih lanjut, dia menuturkan, melalui simposium nasional, pemerintah berharap bisa mempertemukan pihak-pihak yang pernah bertentangan dalam konflik untuk berdialog kemudian berpusat pada rekonsiliasi.

Proses tersebut, menurut Agus, dalam rangka memberi keseimbangan fakta mengenai apa yang terjadi antara kurun waktu sebelum dan sesudah tahun 1965.

Oleh karena itu, Agus beralasan pendekatan sejarah merupakan cara yang paling mungkin dilakukan mencari pemahaman komprehensif untuk menempatkan tragedi 1965 secara jujur agar lebih mudah dipahami.

"Kenapa pendekatan sejarah? Pendekatan paling obyektif untuk mencari pemahaman komprehensif," ucap dia.

TRIBUNNEWS/HERUDIN Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, tokoh masyarakat Buya Syafii Maarif serta Romo Franz Magnis Suseno dan mantan Danjen Kopassus Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan menghadiri Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, di Jakarta, Senin (18/4/2016).

Simposium nasional tersebut diprakarsai oleh oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB), serta didukung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Rencananya, simposium nasional itu dilaksanakan pada 18-19 April 2016 sebagai dialog awal antara pemerintah dan korban untuk merumuskan pokok pikiran menuju rekonsiliasi nasional.