Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Tak Hanya Sorot Menteri, tetapi Juga Pimpinan Lembaga Pemerintah

Kompas.com - 17/04/2016, 14:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah isu perombakan kabinet yang kembali ramai diperbincangkan, Presiden Joko Widodo diminta tak hanya memperhatikan pembantunya di level menteri.

Namun, Jokowi juga diminta untuk memberi perhatian pada pimpinan lembaga pemerintah dan jabatan strategis selain menteri dalam kelembagaan pemerintahan.

Sebab, semudah apa pun urusan dalam satu kementerian, jika birokrasinya tak memiliki performa yang baik bahkan tidak mendukung program-program Presiden, maka akan tetap menghambat kementerian/lembaga tersebut untuk menjalankan tugas Presiden.

"Jangan hanya terpaku di level menteri, tetapi juga diturunkan di level kepala-kepala lembaga sampai ke level dirjen" tutur Direktur Eksekutif Prakarsa, Maftuchan, dalam sebuah acara diskusi di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).

Ia mencontohkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Jika kepala badannya "memble" dalam memberantas teroris, itu akan memengaruhi citra Presiden.

Contoh lain adalah keberadaan Badan Ekonomi Kreatif yang hingga saat ini dinilai belum banyak terdengar gebrakannya.

Menurut Maftuchan, kekuatan Presiden untuk melakukan reformasi birokrasi sangat besar.

Jika berkaca pada menteri-menteri yang dinilai baik performanya, dapat dipastikan bahwa menteri tersebut berhasil menundukkan birokrasi serta memimpin birokrasinya sesuai visi misi pemerintahan.

"Tapi, cek kepala lembaga yang performanya jelek, pasti dia enggak berhasil melakukan reformasi internalnya, atau kalah pada birokrasi," ujarnya.

Kompas TV Jokowi Resmikan Monumen Merpati Perdamaian
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com