DENPASAR, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Ketut Sudikerta menegaskan bahwa tidak akan memberi toleransi kelompok yang mengerahkan organisasi kemasyarakatan selama penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.
"Ormas tidak boleh masuk ke sana (lokasi acara). Akan dijaga ketat. Tidak boleh itu, tidak bisa," kata Ketut Sudikerta, di Lapangan Puputan Margarana Renon, Denpasar, Minggu (17/4/2016).
Sudikerta yang masih menjabat sebagai wakil gubernur Bali ini juga menambahkan, koordinasi keamanan tetap dilakukan dengan Polri, TNI, dan pecalang atau petugas keamanan desa adat.
Peran pecalang inilah yang bisa membantu Polri dan TNI dalam menjaga situasi kondusif selama pelaksanaan Munaslub berlangsung.
"Kan ada Pecalang. Yang tidak memiliki ID tidak bisa masuk. Pecalang juga akan bantu Polri dan TNI. Untuk surat keamanan segera dibuat, masih menunggu putusan dari pusat," ucap Sudikerta, yang juga penanggung jawab daerah Munaslub Golkar.
Penegasan dilarangnya ormas selama Munaslub Golkar ini untuk mengantisipasi keributan antarpendukung. Ini terjadi saat acara Munas Golkar kubu Aburizal Bakrie yang digelar di Bali beberapa waktu lalu.
Bahkan, puluhan bus pendukung mengatasnamakan kubu lain berniat ikut hadir di Munas.
Sempat terjadi pengusiran secara paksa oleh kelompok yang mendukung Aburizal Bakrie, hingga akhirnya polisi memulangkan mereka.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
