JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menyebutkan bahwa keluhan yang disampaikan Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat ke Istana Negara, bulan lalu, bukan murni aspirasi mereka. Ia menduga ada pihak lain yang campur tangan di balik aksi tersebut.
"Itu aksinya oplosan, tidak murni mereka. Ada kelompok atau orang tertentu yang menggerakkan," ujar Marwan dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (10/4/2016).
Marwan mencoba mencari tahu sendiri siapa di balik gerakan aliansi tersebut. Namun, ia enggan menyebut siapa atau dari kelompok mana yang mencoba menggoyang kedudukannya di kementerian.
"Ternyata saya ngecek di lapangan, memang ada proses politisasi menggerakkan mereka," kata Marwan.
Sekitar akhir Maret 2016, massa yang tergabung dalam AFPDS Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI-P Pramono Anung.
Mereka mengadu ke Pramono soal rekrutmen pendamping dana desa yang tidak jelas dan tidak transparan. Misalnya, ada pendamping yang tidak memenuhi persyaratan dasar (kualifikasi), seperti tahun kelulusan dan pendidikan, tetapi lulus seleksi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.