Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Strategi Berantas Mafia, Harga Beras Premium Bisa Rp 7.500 per Kilogram

Kompas.com - 01/04/2016, 16:41 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

PEMALANG, KOMPAS.com – Mafia beras diduga merupakan biang keladi di balik kesenjangan harga jual di tingkat petani dan di pasaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku punya sejumlah strategi khusus untuk mengatasi mafia beras ini.

"Salah satu strategi itu adalah meminta Bulog membeli langsung gabah hasil panen petani," kata Amran dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Kamis (31/3/2016) petang.

Menurut Amran, langkah tersebut akan membatasi ruang gerak mafia beras. Kebanyakan modus yang dipakai mafia ini adalah membeli gabah dengan harga murah, memanfaatkan celah keterbatasan dana petani untuk menggiling gabah menjadi beras.

“Setelah panen, petani hanya punyanya gabah bukan beras. Jadi dengan cara itu petani tidak perlu mengeluarkan usaha dan biaya lagi untuk membuat gabah jadi beras,” ungkap Amran.

Amran ada di Pemalang dalam rangka kegiatan panen raya di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Sehari sebelumnya dia mengikuti panen raya di Tegal dan pada Jumat (1/4/2016) melanjutkan kegiatan serupa di Demak dan Jepara.

Panen raya di Kabupaten Pemalang berlangsung di Desa Temuireng, Kecamatan Patarukan. Sesudah panen, di sini berlangsung pula penandatanganan kesepakatan kerja sama antara kelompok tani dengan Bulog, sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk membeli gabah hasil panen petani yang menjadi anggota kelompok tersebut.

Tidak hanya memudahkan petani, Bulog yang turun langsung menyerap  gabah petani juga dapat menghindarkan praktek-prektek ilegal. "(Ini) adalah cara pemerintah hadir di tengah petani dan itu juga untuk mempersempit ruang gerak mafia beras,” tegas Amran.


Menurut Amran, selama ini banyak petani mengeluhkan harga gabah murah, hanya di kisaran Rp 3.000 per kilogram. Padahal, pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 3.700 per kilogram gabah sebagai acuan.

"Makanya kami saat ini turun tangan langsung ke lapangan. Kami memastikan, Bulog akan membeli gabah petani dengan harga minimal Rp 3400 per kilogram dan maksimal Rp 3.700 per kilogram," ujar dia.

Beras premium Rp 7.500

Strategi lain mencegat mafia beras, lanjut Amran, adalah dengan membangun toko tani Indonesia (TTI).  Dengan keberadaan TTI, hasil serapan gabah petani oleh Bulog akan langsung diolah menjadi beras dan tersedia di TTI.

Program tersebut merujuk pada terobosan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pemerintah daerah setempat telah membeli gabah langsung dari petani lalu memproduksinya melalui badan usaha daerah.

Hasilnya, masyarakat di Kabupaten Pemalang bisa membeli beras kualitas premium hanya dengan harga Rp 7.500 per kilogram.

“Dengan harga beras kualitas premium Rp 7.500 per kilogram, itu sudah bisa menguntungkan petani, pedagang, dan konsumen," tegas Amran.

Di pasaran, harga beras premium sekarang ada di kisaran Rp 10.000 sampai Rp 13.000 per kilogram. Besarnya selisih harga dibandingkan praktik TTI dipicu panjangnya rantai produksi beras.

Rencananya, TTI akan dimulai di 1.000 kota di Indonesia. “Bayangkan jika itu sudah terjadi secara masif di tanah air, akan mengubah struktur pasar beras di Indonesia. Petani dan konsumen akan tersenyum serta pedagang juga untung,”  ungkap Amran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com