Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Bela Jokowi soal Kritik Partai Demokrat

Kompas.com - 21/03/2016, 17:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani turut mengomentari pernyataan Partai Demokrat yang mengkritik program penanggulangan kemiskinan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menjadi tidak prioritas.

Demokrat menganggap pemerintah saat ini terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur.

"Saya kira tidak. Sejak awal dilantik, prioritas pemerintahan Pak Jokowi adalah memberikan kesejahteraan bagi rakyat," ujar Puan di Istana Kepresidenan, Senin (21/3/2016).

Bentuk program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud ialah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Indonesia Pintar.

(Baca: Demokrat Kritik Jokowi yang Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastruktur)

Puan menampik bahwa pemerintah memangkas dana penanggulangan kemiskinan untuk infrastruktur. Pemerintah, sebut Puan, justru menambahnya. Hal ini dibuktikan pada April 2016 mendatang, pemerintah akan mengeluarkan program baru untuk penanggulangan kemiskinan.

Ketika diminta membandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya tentang program penanggulangan kemiskinan, Puan menolak. Dia mengatakan, setiap pemerintah memiliki prioritasnya masing-masing.

"Saya enggak mau membanding-bandingkan. Saya kira setiap pemerintahan itu punya prioritas bagaimana kita bisa melakukan hal itu secara proporsional saja," ujar dia.

(Baca: Demokrat Kritik Besarnya Anggaran Infrastruktur, Ini Jawaban Istana)

Sebelumnya, Partai Demokrat mengkritik pemerintah yang dianggap menggunakan APBN secara besar-besaran sehingga mengganggu alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.

Sikap itu tertuang dalam pandangan resmi Demokrat dalam menyikapi isu nasional terkini.

"Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan usai rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

(Baca: Demokrat: Belanja Infrastruktur Berlebihan Ganggu Anggaran untuk Orang Miskin)

Menurut dia, Partai Demokrat menganggap baik upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur agar secara fisik Indonesia semakin kuat.

"Namun, perlu dipastikan dengan saksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN, dan swasta," ungkap Hinca.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com