Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Irman Gusman Tuding Badan Kehormatan yang Bikin Ricuh

Kompas.com - 21/03/2016, 14:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan, kericuhan yang terjadi dalam rapat paripurna DPD, Kamis (17/3/2016) lalu, bukan karena ia menolak menandatangani draf tata tertib tentang pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD.

Dia menuding Badan Kehormatan DPD yang dipimpin AM Fatwa yang memancing kericuhan itu karena memaksanya untuk menandatangani tata tertib baru.

"Justru yang bikin insiden kemarin BK DPD sendiri," kata Irman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2016).

Irman menjelaskan, sehari sebelum rapat paripurna digelar, dia bersama Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad sudah menghadiri panggilan Badan Kehormatan.

Dia dan Farouk sudah menjelaskan alasan belum menandatangani draf tata tertib baru yang sudah disepakati dalam rapat paripurna pada 15 Januari 2016 itu.

Menurut dia, tata tertib yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun itu bertentangan dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

UU tersebut, kata dia, mengatur masa jabatan anggota selama 5 tahun sesuai siklus pemilu.

Seharusnya, masa jabatan pimpinan juga mengikuti siklus itu.

"Kami belum tanda tangan karena ada beberapa hal substansial yang masih betentangan dengan Undang-undang," tegas Irman.

Menurut dia, BK yang sudah mendengar penjelasan itu tak perlu ngotot memintanya untuk menandatangani tata tertib di paripurna.

Namun, saat paripurna, Ketua BK DPD AM Fatwa maju ke depan meja pimpinan untuk memaksanya menandatangai draf tatib tersebut.

Irman pun enggan menggubris rencana BK DPD yang akan kembali memanggil Irman.

Dia justru mengancam akan memanggil Pimpinan dan Anggota BK karena bekerja tak sesuai prosedur.

"Kita juga akan memanggil BK untuk menjelaskan. Jadi bukan BK panggil pimpinan. Justru kami yang akan panggil BK," ujar dia.

Kompas TV Rapat Paripurna DPD Jakarta Ricuh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com