Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Hambalang, Sekjen Demokrat Harap Jokowi Tak Hancurkan KPK

Kompas.com - 20/03/2016, 16:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya ingin menyelesaikan proyek Hambalang pada akhir masa jabatannya.

Namun, SBY konsisten tidak mau mengganggu Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengusut dugaan korupsi dalam proyek tersebut.

Saat itu, Menteri Pemuda dan Olahraga yang dijabat Andi Mallarangeng dan Ketua Umum Partai Demokrat ketika itu, Anas Urbaningrum, sudah dijerat oleh KPK. (Baca: SBY: Bahaya kalau Pemimpin Tidak Mau Dengar Kritikan)

"Saat Roy Suryo menjabat Menpora menggantikan Andi Mallarangeng pada 15 Januari 2013, salah satu yang sebenarnya ingin dilanjutkan saat itu adalah Proyek P3SON Hambalang," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/3/2016).

"Namun, saat itu baik DPR maupun KPK memerintahkan agar pemerintah dalam hal ini Kemenpora sama sekali tidak menyentuh Hambalang karena statusnya selaku barbuk korupsi," tambah Hinca.

Pada awal 2014, kata Hinca, Roy Suryo yang sempat prihatin dan ingin menyelamatkan aset-aset yang terbengkalai kembali berkonsultasi ke KPK.

Namun, KPK tetap tidak memberi persetujuan untuk melanjutkan proyek Hambalang. (Baca: SBY Vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

"Jadi kalau sekarang Menpora Imam Nahrawi dan Presiden Jokowi mendadak ke Hambalang, apakah memang benar-benar KPK sudah merilis barbuk Hambalang tersebut untuk diteruskan kembali? Mengapa zaman dahulu tidak? Ada apa dengan KPK sekarang?" ujar Hinca.

Hinca lantas mengingatkan bahwa KPK didirikan oleh Megawati Soekarnoputri pada 2012. Megawati sebagai seorang ibu dengan berbagai pengorbanan yang sungguh luar biasa sudah dapat melahirkan institusi pemberantas korupsi di negeri ini. (Baca: SBY Vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

Lalu, kata dia, SBY dengan keteladanan seorang ayah bertanggung jawab membesarkan institusi ini dengan ujian yang sangat berat.

"Kini Jokowi sebagai generasi ketiga haruslah membuat KPK semakin jaya, jangan sampai terjerumus dalam mitos generasi pertama melahirkan, generasi kedua membesarkan, dan generasi ketiga menghancurkan," ujar Hinca.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com