Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Waria Ingin Laporkan Tifatul Sembiring ke MKD...

Kompas.com - 16/03/2016, 16:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua orang waria, Amira dan Santi, mendatangi Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2016). Mereka ingin melaporkan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring.

Mereka mempermasalahkan kicauan Tifatul di media sosial Twitter yang berbunyi, "#RenunganJumat: Nabi Saw bersabda: Siapa yang kalian dapati mengerjakan perbuatan kaum nabi Luth (Homoseksual), maka bunuhlah.. H.R Ahmad".

Setelah melapor ke MKD, keduanya kemudian membagikan pernyataan pers kepada wartawan yang berada di Gedung DPR.

Dalam pernyataan pers itu, mereka meminta MKD memberikan sanksi kepada Tifatul terkait kicauan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu yang mengutip sebuah hadis.
Mereka meminta ditegakkannya Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin rasa aman dan hak atas kebebasan.

Mereka juga menggunakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 mengenai kelompok minoritas, yakni gay, waria, dan lesbian. Namun, keduanya tidak mau berbicara banyak saat hendak diwawancarai wartawan secara langsung.

"Pokoknya saya ke sini mau minta pembelaan saja," kata Amira.

Saat dikonfirmasi ke Sekretariat MKD, rupanya kedua waria tersebut tidak membawa satu pun bukti untuk memperkuat laporannya terhadap Tifatul. Akhirnya, mereka hanya bertanya-tanya mengenai mekanisme yang ada di MKD.

"Akhirnya, mereka kita kasih buku mengenai tata tertib MKD supaya mengerti mekanisme laporannya bagaimana," kata Ketua Sekretariat MKD Cholidah Indriyana.

Tifatul sendiri sudah menghapus tweet-nya yang sempat ramai menuai tanggapan pro dan kontra dari para netizen itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com