Deparpolisasi

Oleh: Subhan SD

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mungkin dianggap "biang kerok". Gara-gara memilih jalur perseorangan untuk ikut Pilkada DKI Jakarta 2017, ia dituding melakukan deparpolisasi. Padahal Ahok bukan orang pertama yang memilih jalur perseorangan.

Pada pilkada serentak tahun 2015, menurut data Skala Survei Indonesia, ada 35 persen pasangan calon perseorangan. Sebanyak 14,4 persen mereka menang, mengalahkan mesin partai politik. Ahok memang apes saja. Namun, ini menunjukkan Ahok ditakuti parpol.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri langsung bereaksi. Elite PDI-P dikumpulkan, Senin (7/3) malam. Megawati memerintahkan PDI-P DKI Jakarta memperkuat konsolidasi dan melawan deparpolisasi.

"Secara tata negara, deparpolisasi adalah pelemahan. PDI-P melawan deparpolisasi," kata Prasetio Edi Marsudi, Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/3).

Bukan baru kali ini saja Megawati bicara deparpolisasi. Ketika berpidato di Kongres IV PDI-P di Bali, 9 April 2015, Megawati juga bicara hal sama.

Bagi parpol, deparpolisasi adalah bencana besar. Karena, parpol bisa ditinggal pemilih. Apabila gerakan ini terus membesar, parpol bisa-bisa masuk ke liang kubur.

Nah, Presiden Soekarno, ayah Megawati, pernah menyerukan parpol-parpol dikubur karena paradoksal, saling sikut, membuat bangsa terbelah. Dua kali Bung Karno berpidato serius ingin mengubur parpol.

Pertama di depan wakil pemuda dari semua parpol pada 28 Oktober 1956 dan kedua di depan kongres persatuan guru pada 30 Oktober 1956.

Suara Bung Karno menggelegar, "Ada penyakit yang kadang-kadang lebih hebat daripada rasa suku dan rasa daerah! Yaitu penyakit apa? Penyakit kepartaian saudara-saudara!... Tahukah saudara-saudara pemuda dan pemudi, impianku saat aku berpidato di hadapan saudara-saudara ini? Impianku lha mbok ya... pemimpin-pemimpin partai-partai ini, berjumpa satu sama lain, mengadakan musyawarah satu sama lain, dan lantas mengambil keputusan satu sama lain: marilah sekarang ini bersama-sama kita menguburkan semua partai!"

Padahal baru setahun Indonesia menggelar pemilu demokratis diikuti 172 peserta (parpol dan perseorangan) pada 1955.

Memang, pada era demokrasi parlementer kehidupan politik selalu gonjang-ganjing. Kabinet saling menjatuhkan. Usia kabinet sebatas masa panen.

Misalnya, Kabinet M Natsir (Partai Masyumi) bertahan 6 September 1950-23 April 1951. Demikian kabinet lainnya seperti Kabinet Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) antara 26 April 1951-23 Februari 1952, Kabinet Wilopo (PNI) 30 Maret 1952-2 Juni 1953, Kabinet Ali Sastroamidjojo I PNI 31 Juli 1953-24 Juli 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 11 Agustus 1955-3 Maret 1956.

Stabilitas politik pun goyah. Sebagai bangsa baru, konflik politik terlalu membebani dan tidak kondusif.