Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Kampanye, Mahyudin Ikhlas jika Munas Batal

Kompas.com - 08/03/2016, 15:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Mahyudin, tak masalah jika forum Musyawarah Nasional Partai Golkar batal digelar.

Dia menyerahkan sepenuhnya jadi atau tidak pelaksanaan munas kepada Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie.

"Sejauh untuk urusan partai, saya ikhlas saja meski saya sudah keliling dan capek itu menjadi tanggung jawab saya sendiri," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Mahyudin menilai, pasca-putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Munas Bali beberapa waktu lalu, nasib pelaksanaan munas sepenuhnya ada di kepengurusan yang dipimpin Aburizal tersebut.

(Baca: Musyawarah Nasional Partai Golkar Mundur sampai Mei)

Pelaksanaan munas tidak lagi harus berpegang pada SK Menkumham yang memperpanjang Munas Riau 2009.

Kendati demikian, Mahyudin tetap berkeyakinan bahwa Aburizal akan ikhlas untuk tetap menggelar munas. Terlebih lagi, forum rapimnas di bawah kepengurusan Munas Bali yang sebelumnya digelar sudah memutuskan akan melaksanakan munas.

Namun, dia mengakui waktu dan tempat pelaksanaan munas hingga saat ini belum jelas.

"Ada info hasil pertemuan DPD I dengan Aburizal, munas akan dilakukan 27 Mei. Tetapi, saya sempat ketemu Aburizal juga, katanya munas akan digelar setelah puasa," ujar Wakil Ketua MPR ini.

(Baca: Putusan MA Buyarkan Rencana Munas Golkar)

Terlepas jadi atau tidaknya munas, lanjut Mahyudin, hal yang terpenting saat ini adalah langkah Kementerian Hukum dan HAM untuk terlebih dahulu mengesahkan Munas Bali karena sudah mendapat pengakuan dari MA.

Dia yakin proses rekonsiliasi di internal tetap akan berjalan dan Menkumham Yasonna H Laoly tidak perlu mencampurinya.

"Saya yakin Aburizal akan melakukan rekonsiliasi karena tidak mungkin Aburizal menghancurkan Golkar," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com