Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Pendakwah ISIS di Jakarta Penuhi Unsur Terorisme

Kompas.com - 24/02/2016, 14:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa pendakwah yang diduga simpatisan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan menyusup ke beberapa masjid di Jakarta telah memenuhi unsur penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

Walau demikian, Pramono menyebut bahwa penindakan terhadap para pendakwah itu belum dapat dilakukan karena masalah payung hukum.

"Apa yang mereka dakwahkan itu sudah memenuhi unsur, tetapi memang peraturan perundangan kita belum secara gamblang memberikan ruang untuk melakukan tindakan terhadap mereka," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Pramono mengungkapkan hal itu karena mengaku telah menyaksikan video dakwah tersebut. Ia berharap, pembahasan RUU Antiterorisme dapat segera diselesaikan sehingga penindakan pada kasus-kasus serupa dapat dilakukan cepat.

Saat ini, kata Pramono, pemerintah bersama Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan memaksimalkan langkah preventif terkait penyebaran paham radikal.

(Baca: Luhut Anggap Penyusupan ISIS Melalui Masjid di Jakarta Masih Skala Kecil)

Menurut Pramono, pemerintah akan memaksimalkan program deradikalisasi terhadap para pendakwah yang berhasil dikenali.

"Saya meyakini, pemerintah akan segera mengambil langkah preventif," ungkapnya.

Penyusupan pendakwah yang diduga simpatisan ISIS itu kali pertama diungkap media Australia, ABC. (Baca: Media Australia Rekam Kegiatan Propaganda ISIS di Jakarta)

Media tersebut mendapatkan informasi itu setelah salah satu juru kameranya mengikuti ceramah di salah satu masjid di Jakarta.

"Mereka memproklamasikan wilayah itu sebagai Negara Islam karena hukum Tuhan ditegakkan penuh dan tidak ada intimidasi dari negara luar," ujar penceramah bernama Syamsudin Uba tersebut.

(Baca: Polri Dalami Info Kegiatan ISIS di Sejumlah Masjid di Jakarta)

"Meskipun orang kafir tidak mengakui negara Islam ini, meskipun PBB tidak mengakuinya, tetapi umat Islam tidak memerlukan pengakuan mereka," lanjut dia.

Rekaman kegiatan ini belakangan diunggah secara online sebagai propaganda ISIS ke YouTube. Polri sudah mendapatkan informasi itu dan menindaklanjutinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com