Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wahid Institute: Ahok Juga Jadi Korban Aksi "Hate Speech"

Kompas.com - 23/02/2016, 18:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — The Wahid Institute merilis hasil pemantauan terkait situasi kebebasan beragama di Indonesia.

Sepanjang 2015, sebanyak 52 persen atau 130 peristiwa melibatkan aktor yang berasal dari unsur negara. Bahkan, sosok Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok termasuk salah satu korbannya.

"Kalau kasus DKI ada juga. Yang jadi salah satu korban dari tindakan hate speech atau ujaran kebencian memang gubernurnya sendiri," ujar Direktur The Wahid Institute, Yenny Wahid, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016).

Yenny menyebutkan, tindakan hate speech yang ditujukan kepada Ahok disebabkan sikapnya yang dianggap resisten terhadap ormas-ormas tertentu.

Bahkan, identitas agama dan etnis Ahok kerap dijadikan sasaran tindakan hate speech dan dirinya dianggap tak cocok menjadi kepala daerah.

Sementara itu, korban pelanggaran kebebasan beragama lainnya, menurut hasil pantauan Wahid Institute, adalah kelompok yang diduga beraliran sesat.

Kelompok tersebut bahkan menjadi korban dengan jumlah kasus pelanggaran terbesar. Catatannya adalah, sebanyak 30 tindakan untuk kelompok dan 6 tindakan untuk individu yang diduga beraliran sesat.

Selain itu, Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) juga menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama terbanyak, yaitu dengan 12 tindakan.

Selanjutnya, diikuti dengan umat Kristen dengan 10 tindakan, serta Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dengan 8 tindakan untuk kelompok dan 6 tindakan untuk individu.

"Gafatar, JAI, dan kelompok-kelompok minoritas yang diduga sesat merupakan kelompok paling rentan," ujar putri mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid ini.

"Kelompok ini rentan kriminalisasi dan diskriminasi oleh negara dan non-negara," sambungnya.

Adapun beberapa aktor negara yang banyak melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama di antaranya kepolisian (28 peristiwa), pemerintah kota/kabupaten (11 tindakan), bupati/wali kota (11 tindakan), serta Satpol PP dan Kantor Kementerian Agama dengan masing-masing 8 tindakan.

Laporan pemantauan ini menggunakan pendekatan metode berbasis peristiwa (event-based methodology) untuk memantau dan menggali data.

Pengumpulan data dan analisis dalam penyusunan laporan dilakukan dalam beberapa metode.

Pertama, pemantauan terhadap pemberitaan media massa; kedua, berdasarkan informasi yang diberikan jaringan lembaga dan individu, pemantauan melalui saluran pengaduan yang dibangun Wahid Institute, serta analisis kuantitatif dan kualitatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com