Pelanggaran Kebebasan Beragama 2015, Terbanyak di Jawa Barat

Dari total 190 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang terjadi sepanjang 2015, Jawa Barat menempati urutan teratas dengan 46 peristiwa.

Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid menuturkan, persoalan tingginya angka pelanggaran KBB di Jawa Barat selalu menjadi tanda tanya besar dalam beberapa tahun terakhir.

Pasalnya, laporan Wahid Institute dalam lima tahun terakhir selalu menempatkan Jawa Barat dalam posisi pertama provinsi dengan peristiwa pelanggaran terbanyak di Indonesia.

"Selain laporan ini, beberapa laporan dari organisasi masyarakat sipil maupun lembaga negara seperti Komnas HAM pada tahun 2015 juga mengatakan demikian, Jawa Barat provinsi paling rentan terjadinya pelanggaran KBB," ungkap Yenny di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016).

(Baca: Sepanjang 2015, 190 Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama Terjadi di Indonesia)

Adapun daerah yang menempati peringkat kedua adalah Aceh (36 peristiwa), dilanjutkan dengan DKI Jakarta (23 peristiwa), Yogyakarta (10 peristiwa), dan Jawa Timur (9 peristiwa).

Ia memaparkan, salah satu faktor yang mendorong tingginya peristiwa pelanggaran KBB di Jawa Barat adalah masifnya pertumbuhan kelompok-kelompok intoleran, seperti ormas-ormas keagamaan garis keras.

Kelompok-kelompok intoleran itu, lanjut Yenny, kerap kali menggunakan isu-isu keagamaan sebagai jargon-jargon mereka.

(Baca: Diberikan Janji Kosong, Jemaat GKI Yasmin Kecewa dengan Bima Arya)

"Seperti penertiban rumah ibadah tidak berizin dan pemberantasan aliran sesat," kata dia.

Meski kelompok-kelompok tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, tetapi yang mereka lakukan sering kali menjangkau daerah-daerah di luar domisili mereka.

Adapun contoh-contoh kasus yang menonjol, seperti pemukulan terhadap petugas keamanan komplek Az-Zikra yang dipimpin Arifin Ilham pada pertengahan Februari 2015 terkait spanduk anti-Syiah di kompleks tersebut.

Perlu metode yang tepat

Yenny merekomendasikan agar ke depannya pemerintah daerah lebih menyadari persoalan keagamaan di wilayahnya masing-masing dengan melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor yang mendorong berbagai pelanggaran KBB dan diskriminasi di wilayahnya masing-masing.

"Hal ini sangat penting agar dapat dirumuskan model penanganan yang tepat terhadap pelanggaran KBB dan diskriminasi tersebut," tuturnya.

(Baca: GKI Yasmin: Upaya Relokasi Dilakukan Diam-diam)

Laporan pemantauan ini menggunakan pendekatan metode berbasis peristiwa (event-based methodology) untuk memantau dan menggali data. Pengumpulan data dan analisis dalam penyusunan laporan dilakukan dalam beberapa metode.

Pertama, pemantauan terhadap pemberitaan media massa; kedua, berdasarkan informasi yang diberikan jaringan lembaga dan individu, pemantauan melalui saluran pengaduan yang dibangun Wahid Institute, serta analisis kuantitatif dan kualitatif.