Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Tak Perlu Kritik Pemerintahan SBY, Darmin Fokus Saja Tingkatkan Ekonomi

Kompas.com - 18/02/2016, 19:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Umar Arsal mengakui bahwa kicauan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang merasa dikambinghitamkan oleh pihak penguasa, ditujukan untuk Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Kicauan itu untuk menanggapi pernyataan Darmin yang menyebut bahwa pemerintahan SBY terlambat membangun smelter.

"Saya tidak mengerti apa maksud Pak Darmin yang menyalahkan Pak SBY saat memimpin, dan kita tahu Pak Darmin pernah sama-sama di pemerintah saat itu," kata Umar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/2/2016).

(Baca: SBY Merasa Pemerintahannya Masih Jadi Kambing Hitam Pihak yang Kini Berkuasa)

Selama sepuluh tahun pemerintahan SBY, Darmin pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Gubernur Bank Indonesia.

"Jadi, saya harapkan lebih baik Pak Darmin fokus bagaimana berupaya meningkatkan perekonomian bangsa, tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya," ucap dia.

Umar Arsal menganggap, apa yang dilakukan SBY selama 10 tahun memimpin bangsa berjalan dengan sempurna, terutama di bidang ekonomi.

Sebaliknya, dia melihat pemerintahan Jokowi saat ini tidak bisa bekerja dan memberikan yang terbaik, tetapi justru membuat kegaduhan.

(Baca: Dikaitkan dengan Ketersinggungan SBY, Darmin Nasution Tidak Ingin Gaduh)

"Cobalah buktikan kerja, mumpung waktu masih tiga tahun, agar bisa buktikan kepada rakyat. Partai Demokrat dari awal akan selalu mendukung program pemerintah yang baik untuk rakyat. Akan tetapi, bilamana program tersebut merugikan rakyat, Partai Demokrat akan mengkritik," ujar Umar.

Umar juga meminta kepada Darmin dan pembantu Presiden Jokowi untuk tidak membuat hubungan SBY dan Jokowi, yang selama ini sudah berlangsung baik, menjadi tidak harmonis.

"Kita tahu, seorang negarawan SBY yang begitu perhatiannya pada bangsa, bahkan Pak SBY siap memberikan masukan dan saran oleh Pak Jokowi," ujarnya.

(Baca: Jusuf Kalla: Tak Ada Maksud Mencari Kambing Hitam)

Lewat Twitter, SBY kembali mengungkapkan bahwa ia merasa pemerintahannya selama 10 tahun dijadikan kambing hitam oleh pihak penguasa. Namun, ia tidak menyebut pihak yang dimaksud.

Tanpa juga memberi contoh, SBY menyebut bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan merupakan warisan atau akibat kesalahan pemerintahan SBY.

Pada Desember 2014, SBY pernah mengungkapkan hal senada. Saat itu, nilai tukar rupiah tengah terpuruk terhadap dollar AS.

Menurut hasil pengamatannya, SBY merasa dijadikan kambing hitam atas situasi ekonomi saat itu, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com