Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Indonesia Akan Beli 10 Sukhoi Su-35

Kompas.com - 17/02/2016, 11:59 WIB
Reska K. Nistanto

Penulis

SINGAPURA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia berniat membeli 10 unit pesawat tempur jenis Su-35 (NATO: Flanker-E) buatan Sukhoi dari Rusia.

Ia menegaskan, proses pembelian pesawat tempur tersebut masih dalam pembahasan dan belum terjadi penandatanganan persetujuan.

Hal itu diutarakan oleh Ryamizard kepada Kompas.com, di sela kunjungannya ke Paviliun Indonesia di ajang Singapore Airshow 2016 yang diselenggarakan di Changi Exhibition Centre, Selasa (16/2/2016).

Ryamizard juga menjelaskan bahwa pembelian kesepuluh Su-35 untuk TNI-AU tersebut tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap.

"Membeli pesawat tempur itu harus pandai-pandai, sedikit-sedikit dulu, kalau beli sekarang barangnya datang lima-sepuluh tahun lagi, selama itu kan pasti ada (pesawat) yang lebih baru dan canggih," kata Ryamizard.

Menteri Pertahanan juga mengonfirmasi bahwa pembelian Su-35 juga sepaket dengan persenjataan, sistem avionik, dan sebagainya.

Rencananya, Menteri Pertahanan akan mengunjungi Rusia guna membahas rencana pembelian pesawat tempur Su-35 pada Februari atau Maret 2016.

Su-35 akan menggantikan armada F-5E Tiger II TNI-AU yang dianggap sudah uzur.

Penempur Rusia tersebut berhasil menyingkirkan pesaing-pesaingnya yang sebelumnya juga telah mengajukan penawaran kepada pihak Indonesia, seperti Lockheed Martin F-16V, Eurofighter Typhoon, dan JAS32 Grippen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com