Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Berjuang Sendirian Tolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 10/02/2016, 18:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Gerindra kembali berjuang sendirian di DPR RI. Kali ini, Gerindra tanpa teman untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sembilan partai politik menyatakan setuju melanjutkan revisi UU KPK dan menetapkannya sebagai usul inisiatif DPR RI. Hanya Fraksi Gerindra yang menolaknya.

"Kami dari Fraksi Gerindra menyuarakan agar revisi UU KPK segera dihentikan. Fraksi Gerindra menyatakan menolak revisi UU KPK," kata anggota Badan Legislasi dari Fraksi Gerindra, Aryo Djojohadikusumo, saat menyampaikan pandangan mini fraksi dalam rapat Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Aryo mengatakan, Gerindra melihat empat poin revisi UU KPK tidak ada yang menguatkan, tetapi justru melemahkan.

Revisi itu meliputi pembentukan Dewan Pengawas KPK, penyadapan harus seizin Dewan Pengawas, pemberian wewenang bagi KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, dan larangan bagi KPK untuk mengangkat penyidik independen.

"Keempat item yang mau direvisi mengebiri KPK. Pelemahan jangan dikamuflasekan dengan penguatan," ucap Aryo.

Akhirnya, rapat pun memutuskan untuk melanjutkan revisi UU KPK ini sebagai inisiatif DPR. DPR tinggal menunggu amanat Presiden untuk membahas revisi UU KPK ini bersama-sama dengan pemerintah.

Politisi Gerindra, Desmond J Mahesa, sempat mengeluhkan kondisi yang membuat partainya serasa sendirian berada di seberang pemerintah.

Saat pengesahan APBN 2016 beberapa waktu lalu, hanya Gerindra yang menolak penyertaan modal negara kepada BUMN sebesar Rp 34 triliun.

Desmond menilai bahwa hal ini seolah meneguhkan bahwa Koalisi Merah Putih sudah bubar. Partai yang ada di KMP, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan, sudah menyatakan bergabung dengan parpol pendukung pemerintah.

"Pada ke pemerintah semua, kami merasa bahwa ya KMP sudah enggak ada lagi," ucap Desmond.

(Baca Gerindra: Secara "De Facto" KMP Sudah Bubar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com