Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Jokowi Setia pada Rakyat, Dia Pasti Menolak Revisi UU KPK"

Kompas.com - 09/02/2016, 18:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tegas menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Rohaniwan Benny Susetyo menambahkan, terdapat hasil survei yang menyebutkan bahwa Jokowi dicintai oleh sebagian besar rakyatnya. Dengan demikian, jika tak mau kecintaan rakyat terhadapnya berkurang, pemerintah perlu dengan tegas menarik diri dari pembahasan revisi UU KPK.

"Kalau Jokowi setia pada suara rakyat, dia pasti akan menyatakan menolak revisi itu dan mencabutnya," ujar Benny di Gedung PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2016).

Ia menambahkan, para pembantu Jokowi di pemerintahan juga harus turut menjalankan Nawacita alih-alih menjalankan agenda tersembunyi.

(Baca: Jokowi Minta Kasus Novel Diselesaikan Tanpa Embel-embel)

Dia mengungkapkan, dalam kasus penyidik KPK Novel Baswedan, Jokowi sempat mengatakan agar kejaksaan dan kepolisian segera mencabut kasus tersebut dan tak lagi diperkarakan. Namun, yang terjadi justru ada barter di balik itu.

Novel diminta mundur dari KPK sebagai ganti penghentian kasusnya. Hak tersebut, lanjut dia, menunjukkan bahwa para pembantu Jokowi mengingkari Nawacita.

"Jangan sampai Pak Jokowi dipermainkan para pembantunya dengan membunuh ideologinya Pak Jokowi," tutur dia.

(Baca: "Barter" soal Kasus Novel Baswedan Dianggap Pembangkangan terhadap Jokowi)

Ia pun meminta Jokowi tak takut mencopot pembantunya yang menyalahi ideologi Nawacita tersebut. Pasalnya, hal tersebut juga berdampak pada jatuhnya kredibilitas Jokowi di mata publik.

"Maka, Jokowi kembalilah pada Nawacita bahwa dia (Jokowi) adalah pelayan dan pengabdi rakyat. Berarti setia pada rakyat, bukan pada partai dan grup-grup yang menjerumuskan dia," ucap Benny.

Kompas TV Perlawanan Novel Baswedan - AIMAN eps Harapan di Tengah Pelemahan KPK bagian 2

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com