Kemenkes: Dokter yang Terlibat Perdagangan Organ Harus Dipecat

JAKARTA, KOMPAS.com — Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Purwadi mengatakan, perdagangan organ merupakan tindakan ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menurut dia, dokter yang melakukan perdagangan organ, termasuk ginjal, semestinya langsung dikenakan sanksi etik berat.

"Harus langsung pecat. Biasanya kalau sudah jadi tersangka juga sudah dicabut," ujar Purwadi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Belakangan, terbongkar perdagangan ginjal yang juga menyeret oknum rumah sakit. Terlebih lagi, salah satunya merupakan rumah sakit negeri. (Baca: Bareskrim Periksa Pihak Rumah Sakit yang Diduga Terlibat Penjualan Ginjal)

Menurut Purwadi, oknum rumah sakit negeri tersebut pun akan langsung dicabut status kepegawaiannya.

"Dari Kementerian Kesehatan, ranahnya sebagai pegawai negeri bisa diapus, tetapi tidak menghilangkan kasusnya," kata Purwadi.

Purwadi menyerahkan semua prosesnya ke aparat penegak hukum. Bagaimanapun, menurut dia, penjualan organ di bawah tangan dalam dunia kesehatan tidak dibenarkan. (Baca: Dua dari Tiga Tersangka Penjualan Organ Tubuh Hidup dengan Satu Ginjal)

"Kita serahkan ke aparat hukum untuk penyelidikan penyidikan lebih lanjut," kata dia.

Badan Reserse Kriminal Polri menduga oknum dokter dan manajemen di tiga rumah sakit di Jakarta terlibat dalam tindak pidana penjualan organ tubuh manusia.

Penyidik telah membekuk tiga pelaku penjual organ tubuh manusia berupa ginjal, yakni YP alias Amang, DS bin OR, dan KHS alias Herry. (Baca: Kata Kriminolog, Tidak Semua Kasus Jual Beli Ginjal Bisa Dipidana)

Tersangka Herry berperan sebagai pencari orang yang membutuhkan ginjal. Dia selalu mendapat informasi soal orang yang sedang membutuhkan ginjal dari oknum di RS.

Kini, ketiga tersangka masih ditahan di ruang tahanan Bareskrim Mabes Polri. Ketiganya diancam dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.