Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Kejaksaan Agung, Mantan Ketum Luruskan Informasi Terkait Gafatar

Kompas.com - 29/01/2016, 13:57 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan memanggil mantan Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Mahful Tumanurung untuk dimintai keterangannya seputar ormas yang dipimpinnya itu.

Ketika ditemui saat masa rehat, Mahful mengatakan kedatangannya tersebut bermaksud untuk meluruskan informasi-informasi liar yang selama ini beredar di masyarakat.

"Kedatangan saya dalam rangka meluruskan informasi tentang Gafatar agar semua beres. Kami dipanggil ke kantor Jaksa Muda Intelijen. Belum selesai, masih akan diteruskan setelah sholat Jumat," ujar Mahful di kantor Jamintel Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (29/1/2016).

Dalam kesempatan itu ia juga mengatakan bahwa Gafatar itu sudah lama bubar sejak 11 Agustus 2015. Ia juga meminta aset-aset eks anggots Gafatar, berupa benda bergerak dan tidak bergerak, diperhatikan dan dikembalikan.

(Baca: Mantan Ketum Gafatar Angkat Bicara soal Cap Sesat MUI)

"Tidak ditanya apa-apa, saya hanya menjelaskan soal Gafatar saja. Kami juga ingin semuanya jelas, supaya kami tidak digantung," ungkap Mahful.

Dia berharap agar pemerintah bisa mengambil sikap tegas dan bijak sehingga seluruh mantan anggota Gafatar bisa kembali ke masyarakat dengan tenang untuk memulai hidupnya.

"Syukur-syukur, kami bisa dikembalikan ke Kalimantan," ucapnya.

Sementara itu, Sudarto dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika yang ikut mendampingi Mahful, menjelaskan bahwa sudah sejak lama Gafatar tidak berafiliasi dengan Ahmad Mosshadeq, pemimpin Al-Qiyadah Al-Islamiyah.

(Baca: Eks Ketua Umum Gafatar: Kami Tidak Terima Dipulangkan ke Daerah Asal)

Eks anggots kelompok Gafatar juga tidak menyatakan membuat agama baru.

"Tadi mereka menjelaskan kepada Bakorpakem bahwa Gafatar bukan merupakan ormas keagamaan, karena sudah lama mereka tidak berafiliasi dengan Ahmad Moshsadeq. Mereka hanya memandang Mosshadeq sebagai guru. Kenapa mereka tidak diberikan izin atau legalitas, karena salah satu anggotanya pernah terlihat dengan NII (Negara Islam Indonesia)," ujar Sudarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com