Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta KPI Lebih Tegas Atur Siaran Televisi agar Ramah Anak

Kompas.com - 20/01/2016, 17:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lebih tegas mengatur siaran di televisi. Siaran tersebut harus ramah anak.

Permintaan itu disampaikan Jokowi karena kekhawatirannya pada tingkat kekerasan terhadap anak yang sangat tinggi.

"Saya minta KPI untuk tegas mengatur agar menyaring siaran televisi yang tidak layak pada anak," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai kasus kekerasan terhadap anak di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Selain itu, Jokowi juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gencar mengampanyekan gerakan anti-bullying di sekolah.

Ia juga memerintahkan agar diperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap atau sesama anak-anak.

Jokowi menuturkan, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi.

Tercatat, pada 2011 sampai 2014, KPAI menerima 369 pengaduan terkait bullying.

"Ini bagai fenomena gunung es. Saya yakin jumlah kasus kekerasan anak yang tidak terlapor masih sangat besar. Diperlukan perhatian semua pihak untuk mencegah, fungsi keluarga, pemantauan, dan pengawasan," kata Presiden.

Dalam rapat tersebut, hadir Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Mendikbud Anis Baswedan, dan Mensos Khofifah Indar Parawansa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com