Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gafatar Bebas Beraktivitas di Banyak Wilayah, Kerja Intelijen Dipertanyakan

Kompas.com - 13/01/2016, 21:47 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq menyoroti soal lemahnya fungsi intelijen dalam memantau aktivitas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). 

Jika fungsi intelijen kuat, maka aktivitas Gafatar sekarang tidak akan sampai meresahkan masyarakat dengan adanya peristiwa hilangnya sejumlah warga secara tiba-tiba dan diduga terkait organisasi tersebut. 

"Tentunya, publik mempertanyakan kinerja intelijen jika gerakan ini pada akhirnya dianggap merugikan masyarakat bahkan mengancam keamanan negara," ujar Fajar dalam siaran pers yang diterima, Rabu (13/1/2016).

(Baca: Gafatar Tepis Adanya Kaitan dengan Ahmad Moshaddeq)

Padahal, lanjut dia, sudah muncuk riak-riak penolakan di beberapa daerah. Keberadaan Gafatar diangga juga merupakan potret lunturnya kepercayaan publik terhadap negara. 

Lebih lanjut, Fajar mengungkapkan Gafatar sempat mengajukan permohonan audiensi dengan MAARIF Institute pada tahun 2011. Saat itu mereka sedang gencar sosialisasi sekaligus menggalang dukungan tokoh-tokoh masyarakat jelang deklarasi organisasi itu. 

"Namun, kami tidak merespon lebih jauh, terlebih waktu itu NII Crisis Center, salah satu mitra MAARIF Institute dalam kampanye anti kekerasan, mensinyalir Gafatar sebagai bentuk kelanjutan NII," ucap dia.

(Baca: Gafatar Tepis Terapkan Ajaran Agama yang Berbeda)

Fajar menjelaskan, kelompok Gafatar juga menggunakan istilah-istilah yang biasa dipakai NII seperti hijrah dan pemerintah kafir namun mereka tidak memprovokasi pengikutnya melakukan kekerasan fisik. 

Berdasarkan pengakuan Ketua Umum DPP Gafatar Mahful Muiz Tumanurung dalam Tabloid Gafatar edisi November 2014, organisasi ini berdiri 14 Agustus 2011 di Jakarta. Resmi deklarasi terbuka pada 21 Januari 2012.

(Baca: Jejak Organisasi Gafatar di Indonesia...)

Dijelaskan Fajar, Mahful mengakui bahwa beberapa pendiri pernah terlibat dalam komunitas keagamaan yang sudah difatwa sesat oleh MUI tahun 2007. Jika ditelusuri, kelompok yang dimaksud adalah Al Qiyadah al-Islamiyah pimpinan Ahmad Moshaddeq.

Orang ini kini mendekam di LP Cipinang karena kasus mengaku nabi baru.

"Hemat saya, rantai ini penting dicermati dalam membaca proses evolusi gerakan ini," ucap Fajar.


Kompas TV 20 Warga Banten Hilang Misterius

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com