Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Golkar Bisa Makin Terpuruk jika Tak Rekonsiliasi

Kompas.com - 09/01/2016, 14:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung meminta pengurus partainya segera merumuskan rekonsiliasi agar konflik kepengurusan Golkar dapat segera diselesaikan.

Menurut Akbar, Golkar bisa makin terpuruk jika perselisihan di internal terus berlanjut.

"Harus dicari solusi karena di depan mata akan ada agenda politik yang harus dihadapi Golkar," kata Akbar setelah menghadiri resepsi pernikahan putra Din Syamsuddin di Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (9/1/2016).

Akbar menuturkan, agenda besar yang harus dihadapi Golkar adalah pemilihan kepala daerah serentak pada awal 2017. Dia ingin Golkar tidak membuang waktu dengan menyiapkan usaha pemenangannya.

Menurut Akbar, Golkar terpuruk saat menghadapi pilkada serentak 2015. Dari sekitar 260 pilkada, Golkar hanya mengusung calon di 116 daerah dan mendapat kemenangan di 49 daerah.

"Golkar mengalami kemerosotan tajam karena tidak solid. Ini akan terus turun kalau kita tidak berkonsolidasi," ucap Akbar.

Karena itu, Akbar mengusulkan agar Golkar segera menggelar musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa. Dia berharap usulannya ini dapat diterima semua kubu. Dengan pelaksanaan munas, Golkar akan mendapatkan pimpinan baru. Setelah itu, legalitasnya dapat segera disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Segera konsolidasi karena kepengurusan sekarang tidak ada yang sah," ungkap Akbar.

Konflik internal Golkar masih berlanjut. Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut SK pengesahan pengurus hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono, tetapi tidak mengesahkan kepengurusan Aburizal Bakrie yang dihasilkan dari Munas Bali.

Kondisi di Fraksi Golkar lebih rumit setelah Setya Novanto yang ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Golkar di DPR melakukan pergantian pengurus fraksi dan alat kelengkapan Dewan. Penyelesaian konflik menemui jalan buntu karena masing-masing kubu tidak satu suara saat mengupayakan penyelesaiannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com