"Kinerja Menteri Harus Dibandingkan dengan Nawa Cita, Bukan Kepentingan Politik"

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Khotibul Umam Wiranu mengatakan, penilaian terhadap kinerja menteri seharusnya didasarkan pada program prioritas Nawa Cita yang menjadi target pemerintah.

Penilaian untuk perombakan anggota kabinet sebaiknya tidak berdasarkan kepentingan politik elite pemerintahan.

"Kalau mau objektif, kinerja pemerintah harus dibandingkan dengan Nawa Cita. Sejauh mana menteri-menteri menjalankan Nawa Cita bagi rakyat," ujar Umam dalam diskusi publik di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2016).

Menurut Umam, tolak ukur misalnya dilihat dari kemampuan menteri dalam melindungi warga negara dalam kebebasan berpendapat, serta membentuk karakter bangsa dengan program revolusi mental. (baca: Jokowi Minta Menteri Tidak Terpengaruh Isu "Reshuffle")

Meski demikian, menurut Umam, kepentingan politik pada tingkat elite tidak dapat dipungkiri akan lebih besar memengaruhi formasi kabinet.

Misalnya, antara Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta partai-partai yang terlibat dalam pemerintahan. (baca: Zulkifli Tegur Anggotanya yang Spekulasi soal "Reshuffle")

"Jokowi dan Jusuf Kalla harus berkompromi soal memilih menteri-menteri. Tidak bisa Presiden adu kuat dengan Wapres, menggunakan menteri untuk memukul yang lain, misal dalam soal Freeport," kata Umam.

Presiden sebelumnya menegaskan bahwa perombakan jabatan menteri dalam kabinetnya merupakan murni hak prerogatif dirinya. (Baca: Jokowi: Jangan Mendikte, Intimidasi dan Desak "Reshufle")

Penegasan tersebut diungkapkan Jokowi melalui akun Instagram resminya, Minggu (3/1/2016) sore.

"Reshufle adalah hak prerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak," tulis Jokowi. (Baca: PAN Tak Mau Disebut Dikte Presiden Jokowi Soal Kursi Menteri)

Bahkan, pada akhir unggahannya tersebut, Jokowi kembali mengulang pernyataannya. "Ini adalah hak prerogatif Presiden," tulis dia.