Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tidak Miliki Pengurus Sah, Agung Laksono Minta Pemilihan Ketua DPR Ditunda

Kompas.com - 31/12/2015, 16:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Agung Laksono meminta pemilihan dan penetapan Ketua DPR RI ditunda. 

Permintaan itu ia ucapkan menyusul tidak adanya pengurus sah Partai Golkar setelah berakhirnya masa bakti pengurus Golkar hasil Munas Riau, dicabutnya SK penetapan pengurus hasil Munas Jakarta, dan tidak disahkannya pengurus hasil Munas Bali. 

"Terkait pencalonan Ketua DPR RI dengan peristiwa ini, yang (membuat pengurus Golkar) tidak jelas legal standingya, maka untuk ditunda sementara sampai kami selesai menggelar munas," kata Agung, di kediamannya, Jakarta Timur, Kamis (31/12/2015). 

(Baca: Golkar Kubu Agung Tunjuk Agus Gumiwang Jadi Ketua DPR)

Agung mengungkapkan, perselisihan kepengurusan Golkar hanya dapat diselesaikan dengan menggelar musyawarah nasional (munas) bersama. Dalam munas tersebut, Agung ingin digelar pemilihan Ketua Umum Golkar secara adil. 

Penyelenggaraan munas bersama, kata Agung, telah mendapat persetujuan dari tokoh senior Golkar. Karena itu, ia berharap Mahkamah Partai Golkar dapat meresponsnya dengan cepat untuk menggelar munas bersama pada Januari 2016. 

(Baca: Agung Laksono: Menkumham Tidak Sahkan Pengurus Golkar Kubu Aburizal)

"Itu sebuah langkah ke depan yang harus kita lakukan. Pemilihan Ketua DPR jangan dicampuri oleh elemen dari luar struktur Golkar," ungkap Agung. 

Pemilihan Ketua DPR dilakukan setelah Setya Novanto mengundurkan diri. Mayoritas fraksi di DPR menyepakati kursi Ketua DPR tetap menjadi hak Partai Golkar. 

Kubu Agung mengusung Agus Gumiwang, sementara kubu Aburizal Bakrie mengusung Ade Komarudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com