Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Kepri Ini Terkenal Banyak Jalur Tikusnya

Kompas.com - 30/12/2015, 16:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

TANJUNG PINANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, Provinsi Kepulauan Riau adalah wilayah yang strategis dari aspek geografis dan ekonomi.

Bahkan, situasi di Kepri menunjang indikator stabilitas nasional. Atas kondisi tersebut, lanjut Tjahjo, muncul jalur-jalur yang disebut 'jalur tikus' berbagai macam kepentingan.

Jalur tikus itu digunakan mulai dari narkotika dan bahan berbahaya, jalur perdagangan orang hingga akses bagi kelompok radikal untuk bisa masuk ke Indonesia.

"Kepri ini terkenal ada banyak jalur tikusnya, keluar masuknya narkoba, orang asing dan sebagainya," ujar Tjahjo dalam pidato upacara pelantikan pejabat Gubernur Kepri di Tanjung Pinang, Rabu (30/12/2015).

"Bahkan orang-orang jihad di Poso itu ternyata pintu masuknya dari Kepulauan Riau, lalu ke sana," ucap Tjahjo.

Tjahjo meminta pejabat Gubernur Kepri yang baru dilantiknya bekerjasama dengan seluruh pihak, mulai masyarakat, tokoh adat, Polri dan TNI untuk bersama-sama mewaspadai hal itu.

Apalagi, lanjut Tjahjo, area Kepri berbatasan dengan beberapa negara, yakni Singapura, Thailand, Vietnam dan Malaysia.

Selain itu, ada 15 pangkalan militer negara asing yang disebut Tjahjo "mengarahkan moncong senjatanya ke Indonesia". Hal tersebut harus menjadi kewaspadaan sendiri bagi pejabat di Kepri.

Mendagri berada di Kepri untuk melantik Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga Menteri Dalam Negeri Nuryanto sebagai pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Riau, Rabu siang.

(Baca: Provinsi Kepri Resmi Dijabat Pejabat Sementara)

Nuryanto menggantikan pejabat sementara gubernur yang lama, yakni Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Agung Mulyana.

Agung masuk masa pensiun per 1 Januari 2016 mendatang.

Pemberhentian Agung dan pengangkatan Nuryanto didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/P Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pengangkatan Pejabat Gubernur Kepulauan Riau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com