Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gedung Baru KPK Dirancang dengan Konsep "Smart, Green, and Secure Building"

Kompas.com - 29/12/2015, 10:17 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi diresmikan pada hari ini, Selasa (29/12/2015) pagi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, gedung baru KPK dirancang dengan tiga konsep, yaitu green, smart, and secure building.

Untuk konsep green building, kata Agus, diwujudkan dengan mengedepankan penghematan penggunaan energi, misalnya mengolah air hujan untuk keperluan toilet dan penyiraman tanaman di Gedung KPK.

"Mudah-mudahan jadi contoh teman-teman di DKI. Mungkin pada waktu yang akan datang gedung di Jakarta bisa seperti itu," ujar Agus di gedung baru KPK, Selasa.

Adapun konsep smart building, menurut Agus, diwujudkan dengan penggunaan sistem keamanan terintegrasi berupa surveillance camera, access control, visitor management system, and guard tour.

Selain itu, gedung juga dilengkapi building otomation system untuk mengendalikan aktivitas peralatan utama dan penunjang di dalam gedung.

Sementara itu, konsep secure building diterapkan dengan desain ruangan secara vertikal yang memisahkan area publik dan area kerja.

Selain itu, menurut Agus, ada ruangan-ruangan tertentu yang hanya bisa dimasuki orang-orang tertentu pula.

"Ada juga dua lorong disediakan bagi terperiksa dan penyidik. Di desain agar penyidik dan terperiksa tidak bertemu," kata Agus.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga mengungkapkan mengenai "sawer" dan pengumpulan koin yang dilakukan oleh masyarakat pada 2012 untuk pembangunan gedung baru KPK.

Namun, uang tersebut akhirnya dikembalikan ke kas Kementerian Keuangan karena pembangunan gedung mendapatkan dana dari DPR.

"Tidak ada satu persen pun mengalir ke KPK," kata Agus.

Gedung baru KPK terletak di Jalan Kuningan Persada, Kav 4, Jakarta. Gedung berlantai 16 ini memiliki luas bangunan 39.629 meter persegi dan telah dibangun sejak 29 November 2013.

Adapun anggaran yang digunakan untuk pembangunan gedung sebesar Rp 315,15 miliar dan sepenuhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com