Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Hanura Menolak "Penumpang Gelap" Masuk Kabinet Jokowi

Kompas.com - 27/12/2015, 14:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diingatkan untuk berhati-hati saat akan merombak (reshuffle) kabinetnya. Perombakan kabinet harus dilandasi alasan jelas, bukan sekadar "konsolidasi" politik.

"Kapal sudah penuh, kalau nambah penumpang, awas oleng," kata Ketua DPP Partai Hanura, Miryam S Haryani, di Jakarta, Minggu (28/12/2015).

Miryam mengungkapkan, dirinya mendengar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle.

Anggota Komisi V ini mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto, dan koalisi partai pendukung pemerintah mengenai hal itu.

Miryam meminta partai koalisi pendukung pemerintah memberi masukan pada Jokowi agar reshuffle tidak dilakukan tergesa-gesa.

Ia khawatir Jokowi melakukan reshuffle karena desakan pihak tertentu untuk mengakomodir partai Koalisi Merah Putih masuk ke dalam kabinet pemerintahan.

Miryam menolak jika Jokowi menarik anggota KMP menjadi "penumpang baru" di dalam kabinet.

Alasannya karena sikap politik partai KMP yang berseberangan saat pilpres, dan tidak terlibat mengantarkan Jokowi-Jusuf Kalla ke "Istana."

"Penumpang baru ini adalah penumpang gelap yang tidak punya tiket," ungkapnya.

Miryam menegaskan, alasan reshuffle hanya dapat diterima jika motivasinya untuk memperkuat kinerja pemerintah.

Ia menyarankan Jokowi tidak melakukan reshuffle hanya karena alasan politik karena berpotensi menimbulkan kegaduhan.

"Apabila reshuffle ini hanya karena desakan atau kepentingan kelompok tertentu, sebaiknya ditunda dulu," ujar Miryam.

Kabar mengenai akan dilakukannya reshuffle kabinet oleh Jokowi mulai terdengar.

Ada sejumlah nama menteri non parpol yang dirumorkan akan dicopot. Pencopotan itu lalu ditengarai untuk menarik figur baru yang berasal dari partai anggota KMP atau figur profesional yang diusung partai anggota KMP.

Adapun anggota KMP yang dihubungkan dengan reshuffle ini adalah PAN dan PKS karena pimpinannya sempat menemui Presiden Jokowi di Istana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com