Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LBH Pers Sebut Kepolisian Paling Sering Lakukan Kekerasan terhadap Jurnalis

Kompas.com - 22/12/2015, 23:04 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Pers mencatat setidaknya ada 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi sepanjang 2015.

Kepala Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep Komarudin menuturkan, kepolisian berada di urutan pertama sebagai aktor yang paling sering melalukan kekerasan terhadap jurnalis, yaitu sebanyak 17 kekerasan.

Angka tersebut, menurut Asep, meski lebih sedikit dari tahun lalu namun tetap menempatkan institusi tersebut di urutan pertama.

"Ini membuktikan pada kita bahwa aparat kepolisian belum belajar dari kesalahan," tutur Asep di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Asep menambahkan, kekerasan terhadap jurnalis terus ada karena adanya praktik-praktik impunitas.

Kondisi itu menyebabkan para pelaku kekerasan tersebut tidak diproses sebagaimana mestinya, sehingga tindakan tersebut terus berulang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin memaparkan, sebanyak 9 kasus tindak kekerasan oleh kepolisian dilakukan secara fisik.

Sedangkan 8 kasus lainnya adalah kekerasan non-fisik.

Selain kepolisian, beberapa pelaku kekerasan terhadap jurnalis lainnya adalah pelaku tak dikenal (6 kasus), petugas keamanan (4 kasus), pejabat eksekutif (3 kasus), pengusaha (2 kasus), dan kader partai politik (2 kasus).

Adapun pelaku lainnya jumlahnya tak signifikan.

Lebih lanjut Nawawi memaparkan, DKI Jakarta dan Papua adalah dua lokasi dengan jumlah kasus kekerasan jurnalis terbanyak, yaitu DKI Jakarta dengan 8 kasus dan Papua 5 kasus.

"Jakarta yang disimbolkan sebagai pusat kekuasaan memang menjadi sangat tidak heran jika di Jakarta banyak pelanggaran terhadap kebebasan pers," ujar Nawawi.

Ia menambahkan, hal tersebut menimbulkan ironi karena Jakarta kerap kali dijadikan percontohan bagi daerah lain.

"Kalau di Jakarta saja bisa terjadi, apalagi di daerah lain yang minim pengawasan," kata Nawawi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com